RRI.CO.ID, Jakarta – Sejumlah pemuda dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK. Aksi berlangsung di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 April 2026.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk dari India. Isu ini dinilai perlu mendapat perhatian publik dan penjelasan terbuka.

“Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) dengan tegas menyampaikan tuntutan sebagai berikut. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama berinisial J.A di perusahaan berinisial PT APN serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas proyek tersebut,” ujar Humas KAPAK Adib Alwi.

Alwi menyampaikan, dorongan kepada KPK untuk menindaklanjuti informasi yang berkembang. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.

KAPAK juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif dan menyeluruh atas proyek tersebut. Mereka mengusulkan moratorium sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami juga mendesak evaluasi total kebijakan impor yang mengabaikan industri nasional dan prinsip TKDN. Kami juga mendesak keterbukaan dokumen publik serta penetapan tersangka jika bukti cukup,” ucap Alwi.

KAPAK menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Penjelasan dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

“Hingga saat ini, tidak terdapat penjelasan terbuka terkait dasar kebutuhan pengadaan hingga mencapai lebih dari 100 ribu unit. Tak ada studi kelayakan independen serta perhitungan distribusi kebutuhan kendaraan per desa,” ucap Alwi.

Ia juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur serta pemanfaatan kendaraan secara optimal di tingkat desa. Pertanyaan tersebut dinilai penting sebelum proyek dijalankan.

“Keterbatasan vendor juga menimbulkan kecurigaan serius terkait penyusunan spesifikasi kendaraan. Jika terjadi pengondisian, maka ini bukan lagi pengadaan barang, melainkan pengaturan pasar,” ucap Alwi.

KAPAK juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemilihan vendor luar negeri. Proses terbuka dinilai dapat mengurangi risiko penyimpangan.

“Keputusan impor skala besar tanpa kolaborasi mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap industri nasional. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip Tingkat Komponen Dalam Negeri," ucap Alwi.

Selain itu, KAPAK menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam skema pembiayaan proyek. Mereka menilai mitigasi risiko harus dipastikan sejak awal.

“Pertanyaan serius yang harus dijawab, apa yang terjadi jika proyek gagal atau barang tidak sesuai spesifikasi. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian negara,” ucapnya.

Ia menambahkan, klaim efisiensi proyek perlu disertai verifikasi independen yang jelas. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

“Berkaca dari berbagai kasus pengadaan di Indonesia, banyak skandal bermula dari proyek minim transparansi. Ini adalah ujian komitmen negara dalam menjaga integritas keuangan publik,” ujarnya.