RRI.CO.ID, Jakarta - Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) mendorong DPR membentuk Panitia Khusus untuk mengusut impor pikap. Pembentukan Pansus DPR dipandang sebagai instrumen solutif guna memastikan pengawasan kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel menyeluruh.

Pandangan tersebut disampaikan saat aksi di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Senin. Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa hendak membakar ban namun berhasil dicegah aparat kepolisian di lokasi kejadian hingga kedua pihak saling menjaga situasi kembali kondusif.

“Kami mendorong segera dibentuk Pansus. Kemudian memanggil pihak terkait." ujar Adib Alwi kepada awak media.

Menurutnya Pansus DPR diperlukan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam rencana impor 105.000 mobil pikap tersebut. Ia menilai, proyek tersebut berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan industri nasional serta membuka peluang praktik korupsi sistematis.

“Pertanyaan mendasar belum dijawab mengapa harus impor bukan produksi dalam negeri,” kata Adib Alwi dalam pernyataannya. Ia menilai kebijakan impor skala besar bertentangan dengan upaya penguatan industri otomotif nasional yang selama ini didorong pemerintah.

Adib menyebut keputusan impor besar dapat mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan dalam mendorong produksi dalam negeri berkelanjutan. Menurutnya jika tidak transparan publik berhak mencermati adanya kepentingan lain di balik kebijakan tersebut yang merugikan negara.

Selain itu massa juga mendorong BPK dan KPK untuk mengusut skema pembiayaan proyek impor pikap tersebut secara menyeluruh. Ia menilai tanpa transparansi utuh proyek ini berpotensi menjadi ruang penyalahgunaan keuangan negara oleh pihak tertentu.

“BPK perlu melakukan audit investigatif. Menelusuri aliran dana dan rantai keputusan proyek ini secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia juga mendorong KPK memeriksa Direktur Utama pada salah satu perusahaan diduga terkait, untuk mengurai proses pengambilan keputusan proyek.

Menurutnya pemeriksaan tersebut penting sebagai pintu masuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek berskala besar tersebut. Ia mengingatkan korupsi modern sering terselubung dalam prosedur formal yang tampak rapi namun menyimpan potensi penyalahgunaan.

Adib juga menyoroti penggunaan koperasi sebagai legitimasi proyek yang dinilai berpotensi menimbulkan kooptasi oleh kelompok tertentu.

Ia menilai koperasi seharusnya menjadi simbol ekonomi rakyat bukan alat pembenaran proyek besar yang tidak transparan.

Lebih lanjut ia menegaskan kritik terhadap proyek ini bukan penolakan pembangunan melainkan dorongan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. "Pengadaan kendaraan logistik harus dilakukan terbuka melibatkan industri dalam negeri serta bebas konflik kepentingan," ujarnya.