RRI.CO.ID, Purbalingga- Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja. Kebijakan tersebut menjadi strategi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar anggaran lebih fokus pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (30/9/2026), dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Fahmi mengatakan, keterbatasan fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan APBD 2027. Saat ini, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 22,21 persen, sementara pendapatan dari transfer pemerintah pusat mencapai 77,79 persen.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mengurangi ketergantungan fiskal secara bertahap dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.
“PAD akan ditingkatkan di antaranya dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kapasitas dan kualitas pemungut pajak dan retribusi,” kata Fahmi.
Optimalisasi PAD dilakukan melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, serta penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, langkah tersebut tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Di sisi belanja, Pemkab Purbalingga akan melakukan pengendalian belanja rutin dan mengurangi belanja yang dinilai kurang produktif. Anggaran akan diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata, seperti peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya.
Fahmi menegaskan, setiap pembangunan harus memenuhi prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran.
“Pelaksanaan belanja pembangunan harus memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran, sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sejumlah sektor strategis juga menjadi perhatian dalam APBD 2027, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian dan pengairan, persampahan, hingga penguatan pengelolaan desa.
Kebijakan tersebut selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2027, yakni akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pemerataan ekonomi serta ketahanan sosial.
Bupati Fahmi menyampaikan, seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD 2027. Pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui rapat komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purbalingga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....