UIN Saizu dan Bawaslu Purbalingga Siapkan Kerja Sama Literasi Demokrasi

RRI.CO.ID, Banyumas – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menyiapkan kerja sama dalam penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif. Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi di Ruang Rapat Rektorat UIN Saizu.

Rektor UIN Saizu, Prof. Ridwan, mengatakan UIN Saizu memiliki potensi akademik yang relevan dengan isu demokrasi dan kepemiluan. Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), memiliki keterkaitan keilmuan dengan pengembangan akademik di bidang politik.

"Kami menyambut baik audiensi ini yang akan dilanjutkan dengan MoU sebagai jejaring dengan stakeholder yang menguatkan tupoksi masing-masing, khususnya berkaitan dengan literasi pada masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi yang berkualitas," kata Ridwan.

Menurutnya, mahasiswa UIN Saizu juga telah memperoleh pengalaman praktik di sejumlah lembaga, seperti KPU, Bawaslu, Sekretariat DPRD, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pemerintahan lainnya. Kerja sama dengan Bawaslu Purbalingga diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama edukasi politik dan literasi demokrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad, mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, mahasiswa yang didominasi generasi milenial dan generasi Z memiliki posisi strategis sebagai bagian dari penggerak demokrasi.

"Pengawasan partisipatif melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk dari perguruan tinggi yang saat ini mayoritas Gen Milenial dan Gen Z. Salah satu motor penggerak demokrasi adalah di perguruan tinggi," ujar Misrad.

Misrad mengatakan Bawaslu Purbalingga juga ingin mendorong mahasiswa agar lebih aktif menyuarakan berbagai persoalan demokrasi dan kepemiluan, termasuk keterwakilan perempuan dalam politik serta persoalan politik uang. Menurutnya, pengawasan terhadap praktik politik uang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

"Bawaslu tidak bisa sendirian menghilangkan politik uang. Setelah MoU, mungkin kita akan lebih intens tentang literasi demokrasi pemilu, baik di Purbalingga maupun Purwokerto," katanya.

Selain literasi demokrasi, kerja sama juga berpeluang dikembangkan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UIN Saizu di desa-desa Kabupaten Purbalingga. Bawaslu dapat terlibat dalam memberikan edukasi mengenai demokrasi dan kepemiluan kepada masyarakat.

Bawaslu Purbalingga juga membuka peluang bagi mahasiswa UIN Saizu untuk melaksanakan kegiatan magang dan penelitian. Rencana kerja sama tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui MoU sebagai dasar penguatan kolaborasi dalam pendidikan politik, literasi demokrasi, pengawasan partisipatif, serta pengembangan pengalaman akademik mahasiswa.