RRI CO.ID, Purbalingga – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga memastikan perpanjangan waktu pelaksanaan verifikasi lapangan atau groundchecking Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tahap 2. Langkah ini diambil guna memastikan akurasi data di tengah beban kerja petugas yang cukup padat.

Tim Sosial Statistik Ahli Muda BPS Purbalingga, Wiwit Puji Sulistiyani, menjelaskan bahwa sesuai jadwal semula, proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas Program Keluarga Harapan (PKH) ini seharusnya rampung pada 30 April. Namun, kompleksitas di lapangan membuat target tersebut perlu dijadwal ulang.

"Berdasarkan data terakhir, total keluarga yang menjadi sasaran groundchecking di Kabupaten Purbalingga mencapai 22.666 keluarga. Hingga saat ini, progres tercatat baru mencapai 53,34 persen atau telah menyelesaikan verifikasi terhadap 12.090 keluarga," katanya.

Wiwit mengungkapkan bahwa kendala ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, namun juga menjadi perhatian nasional dalam rapat koordinasi seluruh Indonesia pada 24 April lalu.

"Dilihat dari kondisi seluruh Indonesia, memang sepertinya tidak memungkinkan selesai di bulan April. Ada kabupaten atau kota yang satu pendampingnya harus melakukan groundcheck terhadap ribuan data," ujar Wiwit.

Pihaknya menyebutkan, di Purbalingga, empat kecamatan tercatat memiliki kendala paling signifikan, yakni Kecamatan Purbalingga, Bojongsari, Karangreja, dan Kalimanah.

Di Kecamatan Purbalingga misalnya, keterbatasan personel menjadi tantangan utama.

"Ada wilayah yang petugasnya hanya empat orang, namun data yang harus di-groundcheck mencapai 400 keluarga," tambahnya.

"Selain masalah rasio jumlah data dan petugas, kendala utama lainnya adalah beban kerja ganda. Petugas PKH yang bertindak sebagai verifikator di lapangan tetap harus menjalankan tugas harian rutin mereka dalam mendampingi keluarga penerima manfaat, sehingga fokus tidak bisa sepenuhnya tercurah pada groundchecking," ucapnya

Menyikapi kondisi tersebut, lanjut Wiwit, diputuskan bahwa masa tugas diperpanjang hingga sebelum pelaksanaan door-to-door Sensus Ekonomi dimulai. Untuk Kecamatan Bojongsari, dengan beban sekitar 250 data per petugas yang kini dibagi dalam waktu dua bulan, diharapkan target dapat tuntas sepenuhnya.

"Untuk mempercepat proses, Koordinator PKH juga telah menetapkan kebijakan strategis berupa sistem bantuan yakni untuk kecamatan yang belum selesai, akan dibantu oleh petugas dari wilayah lain," imbuhnya.

“Ini adalah bentuk kerja sama agar seluruh data dapat terverifikasi sebelum agenda besar statistik selanjutnya dimulai," pungkas Wiwit.