RRI.CO.ID, Rembang: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Nilai-nilai seperti independensi, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang etika dan tanggung jawab dinilai relevan dalam membangun tata kelola yang baik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Museum R.A. Kartini.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan kini semakin strategis, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Meski demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 57 persen aparatur sipil negara merupakan perempuan, namun sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki peran fundamental dalam membangun generasi berintegritas, terutama sebagai pendidik pertama di keluarga, teladan dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga.

“Integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga,” ujarnya.

Sophia juga menegaskan bahwa kontribusi perempuan sangat penting dalam mendukung program prioritas pemerintah. Khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, yang hadir secara daring, menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi.

Rini juga menyoroti pentingnya pengelolaan konflik kepentingan sebagai bagian dari sistem integritas publik. Sebagaimana menjadi perhatian organisasi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan guna memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik. Ia juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai program, termasuk Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan di ruang publik. Seperti halnya diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam meraih posisi strategis.

“Perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” ujarnya.