RRI.CO.ID, Banyumas: Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bansos melalui sistem digital berbasis aplikasi Perlinsos (Perlindungan Sosial).

Melalui sistem ini, proses penyaluran bansos memanfaatkan data kependudukan dari Dukcapil serta verifikasi biometrik. Seluruh tahapan, mulai dari pendataan, verifikasi hingga distribusi bantuan, dapat dipantau secara real time sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital tersebut. Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk mengubah sistem manual menjadi layanan terpadu yang berbasis data akurat, cepat, dan tepat sasaran.

“Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program Trilas yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama tim percepatan transformasi digital dan OPD terkait, Jumat (17/4/2026).

Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Banyumas telah melakukan berbagai langkah awal, seperti koordinasi lintas perangkat daerah serta pendataan calon agen Perlinsos. Agen ini berasal dari unsur ASN, perangkat desa dan kelurahan, SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga ketua kelompok PKH.

Dari hasil pemadanan data dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), tercatat dari 3.740 agen, masih ada 1.389 yang belum melakukan aktivasi dan 66 NIK belum ditemukan. Saat ini, Dinas Sosial terus mendorong percepatan aktivasi IKD tersebut.

Selain itu, SDM PKH dan TKSK juga ditugaskan untuk mengedukasi keluarga penerima manfaat (KPM) agar segera mengaktifkan IKD sebagai syarat akses layanan bansos digital.

Lintarti menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh perangkat yang terlibat.

“Melalui forum koordinasi dan sosialisasi ini, saya berharap dapat terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah-langkah konkret yang terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan uji coba ini di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menekankan pentingnya dukungan kepala daerah terhadap para agen di lapangan, terutama dalam mendampingi masyarakat penerima bansos yang memiliki keterbatasan perangkat.

“Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki hp atau memiliki hp yang kurang kompatibel. Oleh karenanya, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Pemanfaatan IKD dalam sistem Perlinsos memberikan sejumlah manfaat, antara lain memastikan ketepatan data penerima bansos, meningkatkan transparansi dan keamanan penyaluran, mencegah penyalahgunaan identitas melalui teknologi pengenalan wajah, serta mempermudah proses administrasi tanpa dokumen fisik.