RRI.CO.ID, Purbalingga: Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah, meskipun tengah dilakukan penyesuaian anggaran sebagai dampak dinamika geopolitik global. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan apel dan silaturahmi Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Kabupaten Purbalingga yang digelar di Alun-alun Purbalingga, Selasa (31/3/2026).

Fahmi mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas kinerja melalui profesionalisme, integritas, serta kedisiplinan. Ia menekankan pentingnya memberikan layanan publik yang prima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Berikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Jadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan kita,” tegas Fahmi.

Fahmi menyampaikan bahwa momentum Idulfitri dapat dijadikan sebagai titik awal untuk memperkuat kembali semangat pengabdian. Ia berharap para ASN dapat kembali menjalankan tugas dengan energi dan komitmen baru setelah menjalani bulan Ramadan.

“Ini menjadi momentum baru bagi kita semua untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan negara, serta memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Purbalingga ke depan agar lebih baik. Setelah Lebaran, kita harus bisa bergerak dan melayani dengan lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah efisiensi di berbagai sektor sebagai respons terhadap kondisi global. Namun, ia memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Efisiensi tetap kita lakukan di berbagai bidang, tetapi tidak pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Itu tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

Terkait rencana penerapan sistem kerja fleksibel atau work from home (WFH), Herni menyebutkan bahwa pemerintah daerah masih melakukan kajian lebih lanjut. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi daerah serta mengacu pada arahan dari pemerintah provinsi.

“Masih kita kaji karena karakteristik daerah berbeda dengan kota besar. Namun, kita tetap akan menyesuaikan dengan kebijakan dari gubernur, termasuk wacana satu hari kerja ke kantor dengan bersepeda,” pungkasnya.