Wabup Purbalingga Perketat Pengawasan dan Transparan Antikorupsi

RRI.CO.ID, Purbalingga: Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menghadiri Dialog Antikorupsi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026). Forum tersebut melibatkan kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat agar kembali meneguhkan perannya sebagai pelayan masyarakat. Ia juga menyinggung sejumlah kasus operasi tangkap tangan di beberapa wilayah sebagai pelajaran berharga bagi seluruh aparatur pemerintah.

“Kami menghargai penegakan hukum tersebut, dan ini menjadi pelajaran bagi siapa pun di Jawa Tengah, khususnya ASN dan pejabat publik, untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Rohcahyanto, menilai dialog ini sebagai langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Ia menegaskan bahwa selain penindakan, pendekatan preventif melalui edukasi, pengawasan, dan perbaikan sistem juga harus terus diperkuat.

“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui sosialisasi, monitoring, dan penguatan sistem. Harapannya, komitmen ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan hasil dialog. Komitmen tersebut difokuskan pada peningkatan transparansi serta penguatan sistem pengawasan internal.

“Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata. Kami berkomitmen membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus berbenah dan menjaga kepercayaan publik. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Ini menjadi titik refleksi bagi kami untuk terus berbenah. Pencegahan harus menjadi prioritas, agar tata kelola pemerintahan di Purbalingga benar-benar berjalan sesuai prinsip clean and good governance,” pungkasnya.