SE 2026 Dimulai, BPS Sasar Jajaran Pejabat Purbalingga Sebagai Teladan Masyarakat

RRI.CO.ID, Purbalingga: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sebagai bentuk keteladanan, petugas sensus melakukan pendataan kepada jajaran pejabat daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala OPD, hingga Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan, menyampaikan bahwa pendataan dilakukan oleh petugas dengan mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai kuesioner resmi Sensus Ekonomi 2026.

"Pendataan kita lakukan kepada Mas Bupati (Bupati Purbalingga), kami lanjutkan ke kediaman Mas Wabup, dan sebagian tim kami juga langsung bergerak ke pimpinan daerah Forkopimda untuk melakukan pendataan, salah satunya ke Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Diharapkan setelah ini kami bisa melanjutkan pendataan ke seluruh pimpinan Forkopimda lainnya," ujar Slamet Romelan.

Keterlibatan aktif para pemimpin daerah ini, diterangkan Slamet, sengaja dilakukan untuk memberikan contoh nyata dan membimbing masyarakat agar bersedia menerima petugas sensus yang datang secara door-to-door sehingga memicu sikap kooperatif warga untuk memberikan jawaban yang jujur dan akurat.

"Selain sebagai bentuk edukasi publik, keterlibatan ini menunjukkan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyukseskan program Satu Data Nasional, demi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa depan," jelasnya.

Slamet Romelan juga mengimbau kepada seluruh jajaran birokrasi untuk memberikan dukungan penuh tanpa perlu perlakuan khusus.

"Bapak, Ibu Sekda, Pak Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala OPD, kita minta mendukung Sensus Ekonomi ini dengan tidak harus selalu didampingi oleh saya selaku pimpinan BPS. Mari menjadi contoh yang baik kepada masyarakat luas," tambahnya.

Dengan dimulainya pendataan dari para pucuk pimpinan daerah, Slamet berharap masyarakat Purbalingga tidak ragu menyambut petugas sensus demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026.

Merespons kekhawatiran yang kerap muncul di masyarakat, BPS Purbalingga menegaskan dan meyakinkan warga bahwa proses pendataan ini sepenuhnya aman, data yang tersensus terjaga kerahasiannya serta bukan untuk keperluan pajak.

"Untuk mengantisipasi penipuan, masyarakat diminta memastikan bahwa petugas yang mengunjungi kediaman atau tempat usaha mereka adalah petugas resmi BPS yang dilengkapi dengan atribut lengkap, diantaranya rompi khusus sensus, tanda pengenal resmi dan surat tugas resmi dari BPS Purbalingga," pungkasnya.