RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrembang) Kabupaten Tematik Stunting Tahun 2026 di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Banyumas.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Forkopimda Banyumas, kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta sejumlah tamu undangan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Banyumas, Triadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pramusrembang Tematik Stunting menjadi langkah penting untuk memastikan sinergi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Banyumas sebelum dibahas pada Musrembang tingkat kabupaten.

“Hasil pembahasan di tingkat kecamatan menjadi masukan penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi di lapangan,” ucap Triadi.

Ia menjelaskan, rangkaian Pramusrembang Tematik Stunting sebelumnya telah dilaksanakan di seluruh kecamatan di Banyumas pada awal Februari 2026. Hasil pembahasan di tingkat kecamatan tersebut menjadi masukan penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Triadi menambahkan, kegiatan ini memiliki empat tujuan utama. Di antaranya mengidentifikasi kendala di lapangan, menyusun usulan program prioritas untuk Musrembang RKP Kabupaten, memperkuat komitmen serta kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan perencanaan program serta lokasi prioritas yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKP Kabupaten Banyumas Tahun 2027.

Ia berharap, berbagai intervensi penanganan stunting dapat terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

"Diharapkan berbagai intervensi penanganan stunting dapat terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut pembangunan manusia yang berdampak jangka panjang terhadap produktivitas dan daya saing daerah.

Menurutnya, dalam upaya menurunkan angka stunting melalui intervensi sensitif, Pemerintah Kabupaten Banyumas memfokuskan program pada perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan akses air bersih, serta peningkatan sanitasi masyarakat.

Sadewo menyebutkan, program RTLH di Banyumas mampu melakukan efisiensi anggaran hingga 7,8 persen dan mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Efisiensi tersebut dilakukan melalui kebijakan penyediaan minimal tiga toko material di setiap kecamatan guna menciptakan persaingan harga yang sehat.

Dengan kebijakan tersebut, warga penerima bantuan dapat meningkatkan kualitas bangunan rumahnya, misalnya mengganti lantai plester menjadi keramik dengan anggaran yang sama. Selain itu, budaya gotong royong masyarakat Banyumas yang tinggi juga turut meningkatkan kualitas hasil pembangunan, karena warga sekitar sering membantu dengan tenaga maupun material.

“Dampaknya, warga penerima bantuan dapat meningkatkan kualitas bangunan, seperti mengganti lantai plester menjadi keramik dengan anggaran yang sama. Selain itu, budaya gotong royong masyarakat Banyumas yang tinggi, di mana tetangga turut menyumbang material maupun tenaga, membuat hasil bangunan jauh lebih baik dibanding daerah lain,” ucapnya.

Kabupaten Banyumas juga menjadi salah satu daerah penerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) terbesar untuk program bedah rumah. Beberapa di antaranya bantuan 500 unit rumah dari Tanoto Foundation, serta bantuan 165 unit rumah dari Astra yang direncanakan akan bertambah sekitar 250 unit. Pendanaan program tersebut juga melibatkan berbagai sumber, mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, hingga dukungan sektor swasta.

Sadewo menambahkan, forum Pramusrembang ini juga menjadi ruang evaluasi bagi perangkat daerah dengan menggunakan data aktual di lapangan. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai kendala, mulai dari akses layanan, perubahan perilaku masyarakat, hingga efektivitas pendampingan keluarga berisiko stunting.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan deklarasi komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Sadewo menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan wujud kesungguhan untuk memastikan setiap anak di Banyumas dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Komitmen ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud kesungguhan kita untuk memastikan setiap anak di Banyumas tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Sadewo.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada desa, kecamatan, dan mitra pembangunan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam upaya peningkatan cakupan serta konvergensi intervensi stunting di Kabupaten Banyumas.

Kategori Desa dengan Penurunan Jumlah Stunting Tertinggi diraih Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen sebagai peringkat pertama, disusul Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok di peringkat kedua, serta Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang di peringkat ketiga.

Sementara pada kategori Kecamatan dengan Penurunan Jumlah Stunting Tertinggi, Kecamatan Cilongok meraih peringkat pertama, Kecamatan Purwojati peringkat kedua, dan Kecamatan Jatilawang peringkat ketiga.

Adapun kategori Kecamatan dengan Prevalensi Stunting Terendah diraih Kecamatan Purwojati. Penghargaan juga diberikan kepada mitra pembangunan, yakni Tanoto Foundation, atas kontribusinya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas.