RRI.CO.ID, Banyumas – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh perguruan tinggi di wilayah Banyumas. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Sipanji pada Jumat (6/3/2026).

Penandatanganan kerja sama ini melibatkan tujuh kampus di Purwokerto dan sekitarnya, yakni Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Universitas Amikom Purwokerto, STIKOM Yos Sudarso Purwokerto, Universitas Harapan Bangsa, serta Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah, mengatakan kerja sama ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dengan kalangan akademisi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Menurutnya, KPU tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program kepemiluan sehingga perlu menggandeng civitas akademika, terutama dalam kegiatan kajian kepemiluan, sosialisasi pendidikan pemilih, serta berbagai program kolaboratif lainnya.

“Dengan MoU bersama tujuh kampus ini, kerja sama akan difokuskan pada tridharma perguruan tinggi, khususnya kajian kepemiluan, sosialisasi pendidikan pemilih, serta program magang mahasiswa di KPU melalui kelas pemilu yang selama ini sudah berjalan,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara KPU dengan perguruan tinggi, sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ridwan, menyebut kerja sama ini memiliki nilai strategis dalam membangun kemitraan antara lembaga penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat dan pemilih.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat literasi politik masyarakat serta mendorong berbagai riset terkait pengembangan demokrasi dan kepemiluan,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, melalui kerja sama tersebut perguruan tinggi juga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan penelitian mengenai kepemiluan dan praktik demokrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan menuju penyelenggaraan pemilu yang semakin demokratis di masa mendatang.