RRI.CO.ID, Banyumas: Rutan Kelas IIB Banyumas menyalurkan upah premi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) peserta asimilasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, kedisiplinan, dan partisipasi aktif dalam program pembinaan kemandirian, Senin (2/2/2026).

Penyaluran upah premi dilakukan secara non-tunai melalui saldo BRIZZI Bank Rakyat Indonesia (BRI). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Rutan Banyumas dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi pembinaan pemasyarakatan.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Banyumas, Cakra Citra Sari, mengatakan pemberian upah premi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk terus meningkatkan etos kerja dan perilaku positif selama mengikuti program asimilasi.

“Pemberian upah premi ini merupakan bentuk apresiasi atas hasil kerja WBP peserta asimilasi, sekaligus motivasi agar mereka semakin disiplin, bertanggung jawab, dan aktif mengikuti seluruh program pembinaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program asimilasi yang disertai pemberian upah premi dirancang untuk menumbuhkan kesadaran WBP akan pentingnya proses pembinaan sebagai sarana perubahan diri, sekaligus membekali mereka dengan sikap profesional dan tanggung jawab kerja.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Banyumas, Anggi Febiakto, menegaskan bahwa pemberian upah premi merupakan bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.

“Kami berharap program ini mampu membentuk WBP yang mandiri, produktif, dan siap kembali ke tengah masyarakat dengan mental dan keterampilan kerja yang baik,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari keamanan dan ketertiban di dalam rutan, tetapi juga dari kesiapan WBP menjalani kehidupan bermasyarakat setelah bebas. Penyaluran upah premi secara non-tunai juga menjadi sarana edukasi keuangan bagi WBP agar mengenal sistem transaksi yang aman dan bertanggung jawab.

Melalui program ini, Rutan Kelas IIB Banyumas terus berkomitmen menghadirkan pembinaan yang humanis, produktif, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.