Komunikasi Publik Jadi Kunci Keberhasilan Perlindungan Sosial

RRI.CO.ID, Purwokerto : Pengelolaan komunikasi publik dinilai menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial di Indonesia. Hal ini dibahas dalam Forum Diskusi Publik bertema Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Perlindungan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI, Selasa (21/4/2026).

Komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi jembatan utama dalam memastikan masyarakat memahami hak dan akses terhadap program jaminan sosial. Komunikasi yang efektif berperan dalam memperluas jangkauan layanan kesejahteraan sosial, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

Fondasi hukum perlindungan sosial di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial nasional. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, tantangan masih muncul dalam implementasi di lapangan. Masih terdapat kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat, terutama terkait prosedur, manfaat, dan mekanisme program jaminan sosial.

“Perlunya penguatan koordinasi antarlembaga agar pesan yang disampaikan tidak tumpang tindih. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam ekosistem pengawasan komunikasi publik yang sehat untuk meminimalisir distorsi informasi dan opini yang menyesatkan,” ujar Ir. H. Mulyadi, Anggota Komisi I DPR RI.

Melalui penguatan strategi komunikasi publik yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan program perlindungan sosial di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, tujuan menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat dapat tercapai. (Dwinanda)