RRI.CO.ID, Banyumas - Per 1 Januari 2026, hampir seluruh penduduk Kabupaten Banyumas, tepatnya 98,70 persen telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian inilah yang mengantarkan Pemkab Banyumas meraih UHC Awards 2026 dari BPJS Kesehatan Selasa ( 27/1/2026)

Status Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off ini membawa perubahan nyata di lapangan. Warga Banyumas yang didaftarkan pemerintah daerah kini bisa langsung menggunakan JKN tanpa masa tunggu, bahkan di saat kondisi darurat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Niken Sawitri, menyebut capaian Banyumas sebagai gambaran konkret keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjamin hak dasar masyarakat.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, dari total 1.836.730 peserta JKN di Banyumas, tingkat keaktifan mencapai 80,85 persen melampaui standar minimal UHC Non Cut Off. Artinya, mayoritas warga tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif dan terlindungi secara nyata.

“ Hingga 1 Januari 2026, sebanyak 1.836.730 jiwa atau 98,70 persen penduduk Banyumas telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan mencapai 80,85 persen. Angka ini melampaui target UHC Non Cut Off, yakni minimal 98 persen penduduk terdaftar dan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen,” jelas Niken.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menilai status ini sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, kebijakan UHC Non Cut Off membuat pelayanan kesehatan lebih responsif dan inklusif.

“Dengan status UHC Non Cut Off yang dimiliki Banyumas saat ini, setiap warga ber-KTP Banyumas yang didaftarkan oleh pemerintah daerah akan langsung aktif kepesertaannya tanpa masa tunggu,” kata Sadewo.

Sadewo menegaskan, fokus Pemkab Banyumas ke depan bukan hanya mempertahankan status UHC, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, kemudahan akses layanan kesehatan ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan warga.