KBRN, Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mempercepat transformasi digital dengan menerapkan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada berbagai layanan publik. Upaya ini diwujudkan melalui integrasi delapan aplikasi layanan agar lebih efisien, cepat, dan aman.

Sosialisasi mengenai Sertifikat Elektronik dan TTE digelar Selasa ( 9/12/ 2025) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga. Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Dinkominfo.

Kepala Dinas Kominfo Purbalingga, R. Budi Setiawan, menegaskan bahwa pemanfaatan TTE merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan modern. “TTE bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menjamin keabsahan dan keamanan dokumen digital,” ujarnya.

Budi menjelaskan bahwa sejak 24 Agustus 2022, Pemkab Purbalingga telah bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Kerja sama tersebut berlaku hingga 24 Agustus 2026 dan menjadi dasar penggunaan TTE bagi seluruh perangkat daerah.

Hingga November 2025, pemanfaatan TTE menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat 1.505 pengguna baru, 2.540 akun terverifikasi, serta 2.440 sertifikat elektronik yang telah diterbitkan. Lebih dari 540.556 transaksi TTE juga berhasil diproses.

Budi memaparkan bahwa delapan aplikasi yang telah terintegrasi dengan TTE meliputi SIPETARUNG, SEPAKAT, PESONA, SID Desa Kedungjati, SID Desa Kalikajar, SID timbang.purbalingga.desa.id, E-Kinerja, dan SIM-RS. “Integrasi ini memperkuat layanan publik berbasis digital di berbagai sektor,” katanya.

Saat ini, uji penerapan modul TTE juga dilakukan pada aplikasi E-SAKIP milik Bagian Organisasi Setda. Integrasi ini diharapkan semakin meningkatkan validitas dokumen kinerja perangkat daerah.

Selain itu, Sertifikat Elektronik juga dimanfaatkan pada aplikasi nasional Srikandi untuk kearsipan serta aplikasi BeSIGN versi mobile dan desktop sebagai solusi pembubuhan tanda tangan elektronik bagi ASN.