Transformasi Digital: Kunci Efektivitas Program Perlindungan Sosial

RRI.CO.ID Purwokerto - Di era digital yang berkembang pesat, pemerintah Indonesia terus berupaya mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola program perlindungan sosial (Perlinsos), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Komisi 1 DPR RI menggelar Forum diskusi publik bertajuk "Literasi Digital untuk Mempermudah Akses Program Perlindungan Sosial" di kanal Live Streaming Youtube @ditjenpkm, pada Senin (10/8/2026).

"Literasi digital dalam program perlindungan sosial adalah kemampuan masyarakat, khususnya penerima manfaat atau KPM, untuk mengakses, memahami, memverifikasi, dan memanfaatkan layanan perlindungan sosial secara aman melalui teknologi,” jelas Dr. Andes Gun gun Siswandi, M.Si. selaku Pegiat Literasi Digital.

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sendiri adalah inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, baik tunai maupun non-tunai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Tentunya ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita berbicara tentang dampak positifnya yaitu kita bisa memberikan manfaat ruang teknologi digital dalam mengakses informasi dan layanan program perlindungan sosial baik secara mudah, tepat, cepat, dan yang terpenting adalah aman," ujar H. Slamet Aryadi, S.Sos. selaku Anggota Komisi 1 DPR RI.

Kini, pemerintah telah beralih menggunakan sistem digital yang terintegrasi berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan adanya fitur seperti "usul dan sanggah" dalam aplikasi resmi, masyarakat kini memiliki peran aktif untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait kelayakan penerima bantuan di lingkungan mereka. Inilah wujud komunikasi dua arah yang meningkatkan transparansi dan inklusi keuangan.

Transformasi digital ini memungkinkan verifikasi data dilakukan secara real-time, sehingga potensi kesalahan sasaran dapat diminimalisir. Fitur inovatif seperti "usul dan sanggah" dalam aplikasi resmi pemerintah menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, di mana warga dapat berpartisipasi aktif dalam memvalidasi kelayakan penerima bantuan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Namun, kemudahan digital ini tidak luput dari tantangan siber. Keamanan data pribadi menjadi fokus utama, seperti untuk tidak membagikan data sensitif seperti NIK, nomor KK, atau OTP kepada pihak yang tidak dikenal. Praktik penipuan (phishing) yang mengatasnamakan bantuan pemerintah sering terjadi melalui tautan palsu.

"Jadi, jangan kita juga tidak boleh jumawa. Jangan-jangan, jangan kalau kita merasa sudah sering berdigital, kita pasti enggak kena. Enggak juga. Potensi kita kena scam itu sering terjadi,” lanjut Niko Afriza selaku Pegiat Literasi Digital.

Salah satu kendala klasik dalam penyaluran bantuan sosial di masa lalu adalah masalah data yang tidak akurat. Pendekatan manual ini seringkali menyebabkan bantuan salah sasaran. Oleh karena itu, literasi digital yang mencakup empat pilar yaitu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital, menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat. Sebagai langkah kolaboratif, generasi muda didorong untuk mengambil peran sebagai agen penggerak.

Mengingat penetrasi internet yang didominasi oleh Generasi Z dan Milenial, diharapkan tidak apatis, melainkan proaktif mendampingi warga sekitar yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat digital. Sinergi antara pemerintah yang giat melakukan sosialisasi dan masyarakat yang kritis serta melek teknologi diharapkan mampu mewujudkan ekosistem perlindungan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran. (Fattah Zakaria)