RRI.CO.ID, Purwokerto : Forum Diskusi Publik Digitalisasi Perlindungan Sosial: Data Akurat, Bantuan Tepat digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI. Kegiatan ini membahas pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. A. Iman Sukri, M.Hum., serta Tokoh Pemuda Dony Mahmud Fauzi.

Saat ini masih terdapat fenomena yang memperlihatkan berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti penerima yang sebenarnya tergolong mampu, adanya penerima ganda, hingga dugaan penerima fiktif. Padahal, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial, dimana fakir miskin merupakan tanggung jawab negara untuk dipelihara.

Karena itu, pemerintah mendorong digitalisasi perlindungan sosial melalui penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi data sekaligus menghindari duplikasi penerima bantuan. Perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat juga di dorong untuk melapor ketika ada hal yang salah dalam sistem yang disediakan.

“Perlindungan sosial ini instrumen penting untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Kalau ada implementasi pelaksanaan di lapangan yang kurang bagus, laporkan. Sekarang kan zamannya the power of netizen. Jadi kalau ada yang kurang tepat sampaikan dengan baik dan dikawal bersama-sama,” ujar Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn. selaku Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi.

Melalui digitalisasi sistem perlindungan sosial serta pemanfaatan berbagai kanal yang telah disediakan seperti SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, Ground Check, Call Center, dan WhatsApp Center yang dapat diakses oleh masyarakat, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran serta mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. (Dwinanda)