OJK Purwokerto Gelar Ngobrol Santai Bareng Wartawan Bahas Kinerja LJK Triwulan II

RRI.CO.ID, Purwokerto: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menyampaikan perkembangan kinerja industri jasa keuangan dan kondisi ekonomi di wilayah eks Karesidenan Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026. Pelaporan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Ngobrol Santai Bareng Wartawan yang digelar di Table 9 Resto, Senin (29/6/2026).

Kepala OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari, menyampaikan, secara umum sektor perbankan di wilayah pengawasan OJK Purwokerto masih menunjukkan kinerja yang positif hingga posisi April 2026. Total aset bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) tercatat mencapai Rp55 triliun.

"Bank Umum dan DPRS itu pada posisi April 2026 jumlah asetnya sejumlah Rp55 triliun, kemudian dari sisi kredit dan dana pihak terbesar ternyata sama Rp47 triliun," katanya.

Menurut Dinavia, dibandingkan periode sebelumnya, aset perbankan tumbuh 1,03 persen, kredit meningkat 2,95 persen, dan DPK naik 7,95 persen. Namun demikian, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) secara keseluruhan tercatat sebesar 5,76 persen, yang menurut OJK menunjukkan tren peningkatan sejak 2023.

Ia juga menyatakan bahwa kinerja positif terutama ditopang oleh bank umum, bahkan, hingga April 2026. Di mana total aset bank umum mencapai Rp45 triliun, dengan penyaluran kredit sebesar Rp41 triliun dan DPK juga Rp41 triliun.

Secara tahunan, aset bank umum tumbuh 5,71 persen, kredit meningkat 3,39 persen, sedangkan DPK naik 8,03 persen. Rasio NPL bank umum berada pada level 3,48 persen, masih lebih rendah dibandingkan NPL perbankan secara keseluruhan.

Di wilayah kerja OJK Purwokerto saat ini terdapat 33 kantor cabang bank umum konvensional dan 6 kantor cabang bank umum syariah. Didukung 237 kantor cabang pembantu (KCP) konvensional, 17 KCP syariah, serta 25 kantor kas konvensional dan 52 kantor kas syariah.

"Berbeda dengan bank umum, kinerja BPR dan BPRS mengalami sedikit perlambatan," katanya.

Per April 2026, aset BPR/BPRS turun 1,71 persen menjadi Rp7,43 triliun. Penyaluran kredit juga turun 2,74 persen menjadi Rp5,5 triliun, sedangkan DPK menurun menjadi sekitar Rp6,5 triliun. OJK juga mencatat rasio kredit bermasalah BPR/BPRS relatif tinggi, yakni mencapai 22,8 persen.

Dari sisi penggunaan kredit, pembiayaan masih didominasi oleh modal kerja sebesar 54,1 persen, disusul kredit konsumsi 38,4 persen, dan investasi 7,6 persen. Penyaluran kredit juga masih didominasi sektor UMKM, sementara sektor ekonomi terbesar penerima pembiayaan meliputi kelompok usaha lainnya, perdagangan besar dan eceran, serta konsumsi.

Adapun rasio NPL kredit UMKM tercatat mencapai 30,4 persen. Di wilayah kerja OJK Purwokerto terdapat 15 kantor pusat BPR, 8 kantor pusat BPRS, 109 kantor cabang BPR, 15 kantor cabang BPRS, 96 kantor kas BPR, dan 23 kantor kas BPRS.

Selain perbankan, OJK juga memaparkan perkembangan industri jasa keuangan nonbank. Pada sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK mengawasi 11 LKM konvensional dan 3 LKM syariah dengan 29 kantor cabang LKM dan 3 kantor cabang LKM syariah.

"Hingga Triwulan I 2026 secara tahunan, aset, kredit, dan DPK LKM masing-masing tumbuh 10,18 persen, 16,14 persen, dan 11,58 persen," katanya, menjelaskan.

Posisi aset tercatat Rp70 miliar, kredit Rp61 miliar, dan DPK Rp48 miliar, dengan NPL sebesar 16,32 persen. OJK juga mengawasi satu perusahaan pegadaian swasta yang memiliki satu kantor cabang.

Hingga Maret 2026, total aset perusahaan tersebut mencapai Rp4,4 miliar, sedangkan pinjaman yang disalurkan sebesar Rp3,19 miliar. Secara tahunan, aset tumbuh 44,54 persen, sementara pinjaman meningkat 21,16 persen.

Pada sektor perasuransian, terdapat 31 jaringan kantor asuransi di wilayah kerja OJK Purwokerto. Premi asuransi umum mengalami penurunan dari Rp79 miliar menjadi Rp49 miliar atau turun 38,67 persen secara tahunan.

Nilai klaim juga turun dari Rp30 miliar menjadi Rp29 miliar. Premi dan klaim asuransi umum terbesar tercatat berada di Kabupaten Purbalingga.

"Sebaliknya, premi asuransi jiwa meningkat dari Rp81 miliar menjadi Rp117 miliar atau tumbuh 43,78 persen," ucap Dinavia.

Sementara itu, nilai klaim turun dari Rp80 miliar menjadi Rp54 miliar, premi dan klaim asuransi jiwa terbesar berasal dari Kabupaten Banyumas. Pada sektor perusahaan pembiayaan, OJK Purwokerto mengawasi 79 kantor cabang.

Hingga periode pelaporan, penyaluran pembiayaan meningkat sekitar Rp230 miliar atau tumbuh 5,69 persen, sehingga total pembiayaan mencapai sekitar Rp4,02 triliun. Rasio NPL perusahaan pembiayaan tercatat 2,95 persen.

"Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor, menjadi sektor dengan pembiayaan terbesar, yakni mencapai 21 persen atau sekitar Rp890 miliar dari total pembiayaan," ujarnya.

Sehingga Kepala OJK Purwokerto menegaskan, secara umum kondisi industri jasa keuangan di wilayah eks Karesidenan Banyumas masih menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan pada sejumlah indikator utama. Meski demikian, OJK tetap mencermati peningkatan rasio kredit bermasalah, khususnya pada segmen BPR/BPRS dan pembiayaan UMKM, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah.