KBRN, Banyumas: Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) resmi memulai pembangunan Megatorium Margono Djojohadikusumo pada Senin (29/12/2025). Pembangunan gedung tersebut diawali dengan peletakan batu pertama di Kampus 2 UMP oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nasir dan Rektor UMP Prof. Dr. Jebul Suroso.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Jebul Suroso menyampaikan bahwa Megatorium diproyeksikan sebagai pusat kegiatan akademik dan kajian ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi. Penamaan bangunan tersebut diambil dari sosok Margono Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional dari Purwokerto, yang juga pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

“Gedung ini akan menjadi tempat berkumpulnya para peneliti, ilmuwan, khususnya dari bidang ekonomi kerakyatan, memperbincangkan tentang konsep ilmu yang dilahirkan oleh Margono, Sumitro dan seterusnya,” kata Prof. Jebul.

Rektor menambahkan, gedung ini dirancang mampu menampung hingga 8.000 orang, sehingga dapat difungsikan sebagai hall untuk kegiatan wisuda maupun pertemuan skala besar. Di dalamnya juga akan dilengkapi dengan perpustakaan dan display atau ruang pamer perjalanan hidup Margono Djojohadikusumo.

Baca juga: UMP Raih Penghargaan sebagai Kampus Wisata

“Mudah-mudahan secepatnya (bisa dibangun) karena kami sudah menggandeng pihak donor untuk bisa melaksanakan pembangunan gedung ini,” tutur ujar Rektor.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, mengapresiasi pembangunan Megatorium Margono Djojohadikusumo. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut memiliki arti penting dan strategis dalam memperkuat pengembangan pemikiran ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan Megatorium tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung tujuan ideologis dan historis, yakni menyambungkan kembali mata rantai pemikiran tiga tokoh besar yang memiliki keterkaitan dengan Purwokerto dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan.

“Pak Margono itu pendiri BNI, kemudian Sumitro Begawan ekonomi, lalu Prabowo meneruskan menjadi presiden untuk meletakkan ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi.

Baca juga: UMP Tekankan Etika Akademik dalam Pemanfaatan AI

Prof. Haedar berharap, kebaradaan gedung tersebut dapat memperkuat peran UMP sebagai pusat kajian ekonomi dan sosial yang mendorong kemandirian serta kedaulatan masyarakat. Hal itu selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis untuk kesejahteraan rakyat.