KBRN, Mataram: Puluhan mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (15/5/2025). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan mempercepat proses pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Koordinator Lapangan I KP4S, Aris Munandar, mengatakan Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan layak untuk menjadi provinsi sendiri. Ia menyebut keberadaan perusahaan tambang besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) sebagai bukti nyata kekayaan alam Pulau Sumbawa.

"Pulau Sumbawa kaya sumber daya, tapi sampai hari ini belum menjadi provinsi sendiri. Kami mendesak Gubernur NTB agar menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat," kata Aris.

Aris juga menantang Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhamad Iqbal, untuk menyatakan sikap mendukung pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Ia meminta agar Pemprov NTB tidak tinggal diam melihat aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang selama ini terus berjuang untuk mendapatkan hak administratif sebagai provinsi sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, mengakui bahwa wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah hal baru. Usulan tersebut sudah digaungkan sejak puluhan tahun lalu, namun terbentur oleh kebijakan moratorium pembentukan DOB dari pemerintah pusat.

"Kami menunggu arah kebijakan dari pusat. Jika keran moratorium dibuka kembali oleh DPR dan pemerintah pusat, tentu harus ada kesiapan dari semua pihak," ujar Gita.

Ia menambahkan pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa, harus mengikuti ketentuan dan persyaratan terbaru yang mungkin akan berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, panitia pembentukan provinsi diminta untuk terus memperkuat persiapan administratif dan teknis.

Selain aspirasi dari Pulau Sumbawa, Gita juga menyebutkan adanya wacana pembentukan daerah baru lainnya di NTB, seperti Kabupaten Lombok Selatan (Kuta Mandalika) dan Kabupaten Samawarea yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sumbawa.

"Jika pemekaran dilakukan dengan matang, maka potensi sumber daya di masing-masing daerah bisa lebih dimaksimalkan. Semakin banyak pihak yang fokus membangun daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai," ujar Gita.