RRI.CO.ID, Pontianak - Iran sudah mulai melakukan kegiatan penelitian nuklir sejak hampir 75 tahun lalu, dibantu oleh AS dalam kerangka inisiatif Presiden AS Dwight D Eisenhower yang disampaikan di depan United Nations General Assemy (UNGA) atau Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada 8 Desember 1953.

Dalam pidato itu Eisenhower berjanji akan menggunakan tenaga atom sebagai alat (tools) untuk perdamaian dan bukan untuk perang. Dalam pidato, yang disebut sebagai atoms for peace ini Presiden Eisenhower menekankan perlunya mengalihkan, repurposing, tenaga nuklir untuk tujuan damai.

Dalam pidato yang sama ia mengusulkan visi lainny, yaitu sebagai imbalan bagi pengetahuan yang mengubah hidup manusia ini, negara-negara harus sepakat untuk tidak menempuh jalan senjata nuklir.

Gagasan ini sangat revolusioner, karena menurut Eisenhower hal ini ditujukan untuk menjamin "this greatest of destructive force can be developed into a great boon for the benefit of all mankind".

Memang ada yang menganggap gagasan Eisenhower ini sebagai propaganda karena menurut dia AS akan tetap berpartisipasi dalam perlombaan senjata (nuklir), meskipun tidak akan memprovokasi nuclear apocalypse. Menurut dia, program ini dimaksudkan agar negara-negara bisa mendapatkan manfaat tenaga nuklir dalam upaya mendorong tersedianya teknologi tenaga nuklir.

Di Iran, pada 1957 Shah Mohammad Reza Pahlevi dan Presiden Eisenhower menandatangani kerjasama nuklir sipil sebagai bagian dari program Atom for Peace yang didukung sepenuhnya oleh AS, yang merupakan kunci strategi persahabatan bagi Tehran dan negara-negara Barat.

Program ini memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk mengembangkan riset dan energi nuklir dengan imbalan mereka meninggalkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir. Kerjasama nuklir AS dan Iran ini dikenal sebagai Cooperation Concerning Civil Uses of Atoms.

Program Atoms for Peace ini tampaknya sederhana di permukaan, padahal hal ini berasal dari konstelasi motif dan tujuan yang kompleks. Program ini juga bukan merupakan perwujudan konsep utopia ataupun pragmatik sepenuhnya, karena dalam banyak aspek memang merupakan produk zamannya. Namun, kini dunia dihadapkan pada konsekuensi dari keputusan awal itu, dengan perkembangan pesat teknologi nuklir yang dibantu AD melalui program Atoms for Peace itu, termasuk Iran.

Meskipun program nuklir Shah Iran dinilai sepenuhnya untuk tujuan damai, komunitas intelijen Barat sudah mencurigai bahwa penguasa Iran ini juga mempunyai maksud untuk mengembangkan kapabilitas senjata nuklir.

Pada 1974, Iran menjadi negara Timur Tengah pertama yang mengusulkan di PBB mengenai pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di kawasan ini. Langkah itu menuntut komitmen Iran untuk menempuh upaya damai dalam pengembangan energi nuklir dan tidak akan menjadi ancaman di kawasan.

Namun demikian, pada pertengahan 1970-an itu pula, Iran mulai memperlihatkan keinginan untuk mengembangkan program nuklirnya secara besar-besaran, sekaligus melaksanakan pembangunan ekonomi secara masif.

Pada 1979 rezim Shah digulingkan, dan Ayatullah Ruhullah Khomeini kembali dari pengasingannya di Prancis dan kemudian mendirikan, sekaligus memimpin Republik Islam Iran. Pada masa awal pasca Revolusi 1979, program nuklir Iran menjadi salah satu isu yang menonjol dan dipertimbangkan untuk dihentikan oleh rezim baru Iran. Ketika itu program nuklir warisan Shah ini dinilai lebih merupakan pemaksaan negara Barat dan sangat mahal, bagi negara yang sangat kaya akan sumber daya minyaknya.

Pada awal 1980-an, selain karena adanya fatwa, pemerintah baru Iran memutuskan untuk melanjutkan kembali program nuklirnya, karena didorong semakin banyaknya laporan dan informasi yang menyatakan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein juga sedang melaksanakan program senjata nuklirnya. Karena sudah tidak lagi dapat mengandalkan kerjasama dengan Barat, rezim baru Tehran kemudian mengalihkan kerjasama nuklir dan mencari dukungan dari Rusia, China, Korea Utara, dan juga Pakistan.

Perang Iran-Irak (1980-1988) yang berlarut-larut dan ditambah semangat revolusioner, menyebabkan para pemimpin Iran mempertimbangkan kembali untuk mengaktifkan program nuklirnya sebagai opsi penangkalan (deterrence). Sementara Saddam Hussein yang didukung oleh negara-negara besar, termasuk AS, dan ditunjang oleh persenjataan yang canggih, serta data intelijen, semakin memojokkan Iran. Tambahan pula, pengerahan segala upaya dalam perang yang berkepanjangan ini telah menyebabkan terjadinya krisis energi yang sangat parah.

Sejak AS dan negara-negara Barat meninggalkan Iran pasca Revolusi 1979 dan keputusan rezim baru Iran untuk melanjutkan program nuklirnya pada 1980, pemimpin Iran aktif mencari mitra baru untuk kerjasama di bidang ini.

Potensi kerjasama ini tidak mudah, mengingat negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir tidak banyak. Apalagi sebagian besar mengikuti kebijakan AS dan Barat pada umumnya. Di antara negara-negara itu adalah negar-negara besar seperti Uni Soviet (Rusia) dan China, serta negara-negara de fackto nuklir, seperti Korea Utara dan Pakistan.

Sejak dimulai kembalinya program nuklir Iran pada 1980-an, dengan dibantu negara-negara tersebut, program nuklir Iran mengalami kemajuan yang pesat. Sejak itu pula mulai muncul kekhawatiran bahwa Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir.

Dapat dikatakan bahwa kerjasama Iran dengan negara-negara mitra nuklirnya, pasca Revolusi 1979 sampai saat ini, dapat dilihat dalam dua bagian.

Pertama, dalam periode 1980-2001, kerjasama itu lebih diarahkan untuk merampungkan proyek-proyek yang ditinggalkan negara Barat atau terbengkalai, untuk mengembangkan energi listrik. Kedua, sejak 2002 hingga saat ini, kerjasama tersebut lebih diarahkan untuk membangun kemandirian Iran di bidang nuklir, yang hasilnya terlihat saat ini, dengan pesatnya kemajuan program nuklir Iran.

Syafaruddin DaEng Usman, penulis dan peminat kajian sejarah, budaya dan hubungan diplomatik internasional