RRI.CO.ID, Pontianak - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dan kering hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas (hotspot) serta risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.

Ahli Madya BMKG Supadio Pontianak, Sutikno, S.P., M.Ling., dalam dialog program Kentongan RRI Pro 1 Pontianak menjelaskan, berdasarkan pemantauan citra satelit, terjadi peningkatan signifikan jumlah titik panas di Kalimantan Barat sepanjang Juli 2026.

Secara akumulatif sejak Januari hingga awal Agustus 2026, titik panas paling banyak terdeteksi di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, dan Mempawah. Sementara dalam satu bulan terakhir, konsentrasi hotspot tertinggi berada di wilayah Sanggau, Ketapang, dan Sekadau.

Menurut Sutikno, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang.

"Untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali, maka di sana itu yang memicu titik panasnya sangat banyak sekali," ujar Sutikno.

Sutikno menyebutkan, pada Juli 2026 jumlah titik panas di Kalimantan Barat mencapai sekitar 9.000 titik, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 4.000 titik. Berdasarkan pola historis BMKG selama periode 2015 hingga 2026, puncak kemunculan titik panas di Kalimantan Barat umumnya terjadi pada Agustus hingga September.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya curah hujan yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September atau pertengahan Oktober 2026. Selain faktor musim, fenomena El Niño yang berada pada kategori kuat juga turut memengaruhi kondisi kering di sejumlah wilayah.

"Titik panas tertinggi tiap bulannya itu selalu di bulan Agustus, kalau enggak Agustus itu September. Di bulan Juli saja terdeteksi sekitar 9.000 hotspot, dan diprediksi puncaknya ada di bulan Agustus atau September ini," jelasnya.

Selain meningkatkan risiko Karhutla, kondisi kemarau juga berpengaruh terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. BMKG memantau arah angin saat ini bergerak dari tenggara menuju selatan, sehingga berpotensi membawa asap kebakaran dari wilayah selatan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah menuju kawasan Kubu Raya dan Kota Pontianak.

Sutikno mengatakan, kualitas udara di Kalimantan Barat sempat mengalami penurunan pada periode 20 hingga 27 Juli 2026 dengan tingkat partikulat PM2.5 yang masuk kategori sangat berbahaya. Namun, kondisi tersebut berangsur membaik seiring upaya pemadaman Karhutla di lapangan serta adanya hujan lokal di beberapa wilayah.

Untuk aktivitas penerbangan, BMKG memastikan operasional Bandara Supadio Pontianak masih berjalan normal karena jarak pandang (visibility) masih berada pada kondisi aman.

Kemarau panjang juga berdampak terhadap kondisi Sungai Kapuas. Penurunan tinggi muka air membuat beberapa wilayah mengalami perubahan kondisi perairan, termasuk munculnya rasa payau di kawasan hilir. Sementara di daerah hulu seperti Sekadau, Sintang, hingga Kapuas Hulu, pendangkalan alur sungai mulai memengaruhi aktivitas pelayaran kapal pengangkut logistik, bahan bakar minyak, hingga batu bara untuk pembangkit listrik.

Dari sisi suhu udara, BMKG mencatat beberapa wilayah Kalimantan Barat sempat mengalami suhu di atas 35 derajat Celsius. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak panik karena kondisi tersebut belum termasuk fenomena gelombang panas ekstrem seperti yang terjadi di beberapa wilayah Timur Tengah.

Sutikno mengingatkan masyarakat agar melakukan berbagai langkah antisipasi, terutama dalam menghadapi keterbatasan air bersih, menjaga kesehatan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

"Kami memberikan informasi bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mewaspadai bahwasanya potensi kering atau curah hujan rendah ini diprediksikan lebih panjang dan lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, khususnya terkait kondisi cuaca dan potensi bencana Karhutla.