WALHI: Karhutla Kalbar Berulang, Pemerintah Dinilai Lambat Pulihkan Gambut

RRI.CO.ID, Pontianak - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat dinilai bukan semata akibat kemarau panjang. Kerusakan ekosistem gambut, tata kelola lahan, lemahnya pencegahan, hingga penegakan hukum disebut menjadi faktor yang membuat persoalan asap terus berulang. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kemarau panjang hanya menjadi pemicu, sementara kerusakan ekosistem menjadi persoalan mendasar yang membuat lahan semakin mudah terbakar.

“Kemarau ini hanya pemicu. Tetapi kerusakan ekosistem yang sudah berlangsung lama itu menjadi penyebab utama. Ketika ekosistemnya rusak, ekosistem itu sangat mudah sekali untuk terbakar,” ujar Indra.

Menurutnya, kondisi gambut yang masih sehat sebenarnya mampu menyimpan air saat musim hujan dan melepaskannya secara perlahan ketika musim kemarau. Namun, kerusakan gambut akibat pembukaan lahan dan pembangunan kanal membuat kawasan tersebut mengering dan semakin rentan terbakar.

“Ketika gambut ini masih baik dan sehat, ketika musim hujan besar dia akan menyimpan air dalam jumlah cukup besar. Kemudian ketika musim kemarau, dia akan melepaskan air itu secara perlahan sehingga gambut menjadi basah dan tidak mudah terbakar,” katanya.

Indra menjelaskan, kebakaran di lahan gambut juga sulit ditangani karena api tidak hanya membakar permukaan. Api dapat menjalar ke dalam lapisan gambut sehingga terus menghasilkan asap meskipun kobaran api di permukaan telah terlihat padam. Ia menilai peralatan pemadaman yang digunakan di lapangan perlu diperkuat, termasuk teknologi pembasahan gambut yang mampu menjangkau sumber api di dalam tanah.

“Kalau menggunakan selang itu bisa memadamkan, tapi hanya memadamkan di atas permukaan. Harus ditusuk ke dalam untuk memadamkan api yang berada di dalam gambut supaya tidak mengeluarkan asap kembali,” jelasnya.

Indra juga menyoroti pola penanganan Karhutla yang dinilai masih lebih banyak bersifat reaktif. Pemerintah disebut baru bergerak maksimal ketika kebakaran sudah meluas, sementara langkah mitigasi seharusnya dilakukan sejak peringatan dini dikeluarkan.

“Ketika BMKG mengeluarkan peringatan, pemerintah seharusnya sudah bisa mengambil langkah cepat, melakukan pembasahan terhadap ekosistem gambut dan patroli terhadap lahan-lahan yang rentan terbakar,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga melakukan pemulihan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum terhadap perusahaan yang arealnya terbakar juga dinilai perlu diperkuat. WALHI Kalbar mengaku menemukan sejumlah konsesi yang memiliki titik panas dan mengalami kebakaran.

Indra menyebut pemerintah perlu melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

“Kita mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang kita temukan tadi, karena titik apinya mengarah ke area-area itu,” katanya.

Menurut Indra, persoalan Karhutla juga berkaitan erat dengan tata kelola hutan dan lahan. Perubahan fungsi kawasan gambut yang semestinya dilindungi menjadi kawasan budidaya disebut berpotensi memperbesar kerusakan ekosistem. Ia menilai kanal-kanal yang dibangun untuk mengeringkan gambut dapat menyebabkan fungsi alami gambut terganggu.

“Kanal-kanal ini kemudian yang membuat gambut kita rusak sehingga gambut kehilangan fungsi, menjadi kering dan mudah terbakar,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan hilangnya tutupan hutan di Kalimantan Barat yang berdampak terhadap daya dukung lingkungan dan perubahan iklim. Di tengah kondisi asap yang memburuk, masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai penyebab maupun lokasi Karhutla. Sehingga ia pun meminta masyarakat melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang beredar di media sosial.

“Ketika informasi itu dirilis, teman-teman yang bersosial media juga harus menelusuri informasi ini dari mana. Harus dicari dulu sebanyak mungkin informasi supaya ini tidak menciptakan hoaks,” tegasnya.

Masyarakat juga diminta tidak mengambil risiko dengan memadamkan api yang sudah membesar. Jika menemukan titik api, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan 110 atau kepada BPBD setempat. Indra menegaskan, penanganan Karhutla harus menjadi prioritas pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Pemulihan ekosistem gambut dan penegakan hukum terhadap korporasi dinilai menjadi bagian penting untuk memutus siklus kebakaran tahunan.

“Pemerintah harus melakukan pemulihan terhadap ekosistem gambut dan lahan-lahan gambut kita yang terus terbakar. Prioritas pemulihan harus menjadi poin penting dari kerja-kerja pemerintah ke depan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah berani memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti lalai menjaga areal konsesinya. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan akibat asap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara berada pada level berbahaya.

“Pemerintah harus berani menyeret para pelaku usaha untuk memberikan pertanggungjawaban, karena dampaknya sudah banyak terhadap masyarakat kita,” pungkas Indra.