BKKBN Dorong Peta Jalan Kependudukan Hadapi Bonus Demografi

RRI.CO.ID, Pontianak – BKKBN Kalimantan Barat mendorong pemerintah daerah segera menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menghadapi bonus demografi secara terarah berkelanjutan. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, saat Dialog Pontianak Menyapa di RRI Pontianak, Rabu, 15 Juli 2026 menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan mobilitas dan persebaran penduduk.

Menurut Nyigit, pembangunan kependudukan memiliki tiga pilar utama, yakni kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Ketiganya harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan agar mampu menghasilkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

"Pemerintah daerah perlu memiliki Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai blueprint pembangunan yang disusun secara lintas sektor. Dokumen ini menjadi arah kebijakan sekaligus dilengkapi rencana aksi agar implementasinya berjalan terukur," katanya.

Ia menjelaskan, Program Bangga Kencana yang dijalankan BKKBN juga masih sering disalahartikan sebagai program pembatasan jumlah anak. Padahal, esensinya adalah membantu keluarga merencanakan kehamilan dan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu sekaligus memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.

"KB bukan menghentikan kelahiran, tetapi mengatur waktu dan jarak kehamilan agar setiap anak memperoleh pengasuhan, perhatian, dan kualitas hidup yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Nyigit, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penguatan peran keluarga. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja, sering kali berakar pada lemahnya pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Karena itu, BKKBN terus mengedukasi pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk memperkuat peran ayah dalam pendidikan anak.

"Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila didukung keluarga yang berkualitas, sumber daya manusia yang unggul, serta kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah. Karena itu, penguatan keluarga dan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi investasi penting bagi masa depan Kalimantan Barat," ujar Nyigit.

Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, Maeran Panggabean, menilai Kalbar memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung wilayah yang luas, namun masih menghadapi persoalan rendahnya kepadatan penduduk.

Ia mengungkapkan, dengan luas wilayah sekitar 147 ribu kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 5 hingga 6 juta jiwa, kepadatan penduduk Kalbar baru mencapai sekitar 39 jiwa per kilometer persegi, jauh di bawah batas minimal kategori kepadatan rendah, yakni 50 jiwa per kilometer persegi.

"Untuk mencapai kategori tersebut, Kalimantan Barat membutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta penduduk. Jika hanya mengandalkan angka kelahiran, prosesnya akan berlangsung sangat lama sehingga diperlukan strategi lain," katanya.

Maeran mengatakan, solusi yang lebih realistis adalah mendorong mobilitas penduduk melalui program transmigrasi yang terencana dengan mengutamakan masyarakat berpendidikan minimal SMA atau memiliki keterampilan tertentu sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah.

"Kalbar membutuhkan tambahan penduduk yang produktif dan memiliki kompetensi. Dengan begitu, perpindahan penduduk tidak hanya menambah jumlah populasi, tetapi juga memperkuat daya saing daerah," ujarnya.

Di sisi lain, Maeran mengingatkan bahwa Kalimantan Barat telah memasuki fase bonus demografi sejak 2020, ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal.

Selain itu, masih banyak generasi muda berusia 15 hingga 24 tahun yang berada dalam kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training) atau tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, maupun tidak mengikuti pelatihan.

Baca juga: BKKBN Kalbar Siapkan Generasi Hadapi Bonus Demografi