RRI.CO.ID, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengevaluasi strategi dan program peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan, evaluasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi yang membahas program pembangunan keluarga.

Menurut Sekda, selain penanganan stunting, pemerintah juga berupaya menyiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Dua hal yang menjadi fokus perhatian, salah satunya stunting dalam rangka menyiapkan generasi masuk ke tahun 2045. Kemudian kualitas kesejahteraan keluarga itu sendiri,” ujar Harisson, usai membuka Rapat Koordinasi dan Reviu Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Serta Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalbar Semester I Tahun 2026, di Kantor BKKBN Perwakilan Kalbar, Senin, 27 Juli 2026.

Harisson menilai, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi terjadinya stunting. Selain itu, pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi juga perlu terus ditingkatkan.

Pemahaman tersebut, lanjutnya, harus diberikan sejak remaja putri, masa kehamilan, persalinan, hingga periode menyusui dan balita. “Supaya mereka tidak stunting dan menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan sehat,” tegasnya.

Harisson menyebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menjalankan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Kalbar tercatat telah menurun menjadi sekitar 6,6 persen.

Namun demikian, ia mengakui terdapat perbedaan data terkait angka stunting di Kalimantan Barat. Berdasarkan data BKKBN melalui pencatatan kader posyandu dan tenaga kesehatan, angka stunting disebut berada di kisaran 13,6 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Kementerian Kesehatan, angka stunting di Kalbar justru tercatat lebih tinggi, yakni sekitar 26 persen.

Menurut Harisson, perbedaan data tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah, termasuk dalam meningkatkan peran serta ibu dan keluarga dalam memahami pentingnya gizi.

Sekda juga menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi.

“Semua harus terlibat dalam program pemerintah. Kita juga harus melibatkan lembaga-lembaga lain, termasuk perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi perhatian kepada warga-warga yang berisiko stunting,” jelasnya.

Harisson berharap, kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga di Kalimantan Barat.