RRI.CO.ID, Pontianak - Sejak dilantik, Norsan-Krisantus memperkuat tata kelola melalui indikator kinerja sehingga belanja APBD dan program OPD lebih terukur.

Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dinilai mampu mendorong percepatan proyek infrastruktur, bantuan pertanian, hingga perizinan usaha sepanjang 2025.

Ketua Apindo Kita Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menyebut efektivitas tata kelola tersebut mulai terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) pada triwulan pertama 2026.

“Satu di antaranya terbukti dari pertumbuhan ekonomi Kalbar kuartal pertama 2026 yang mencapai 6,14 persen, melanjutkan tren positif sebelumnya,” ujarnya di Pontianak, Selasa, 6 April 2026.

Ia menambahkan, sejak 2025 pertumbuhan ekonomi Kalbar konsisten berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun pertama pemerintahan Norsan-Krisantus, ekonomi Kalbar tumbuh 5,39 persen, melampaui nasional sebesar 5,11 persen.

Menurut Acui, kebijakan pro-investasi seperti kemudahan perizinan, termasuk dorongan pembangunan smelter alumina di Mempawah, turut berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut.

Selain itu, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan.

Per September 2025, tingkat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,97 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,63 persen, lebih baik dibandingkan nasional. “Ini menunjukkan konsistensi kebijakan Pemprov Kalbar dalam mendukung masuknya investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi Kalbar pada awal 2026 juga didorong oleh kenaikan harga komoditas global seperti bauksit dan crude palm oil (CPO), serta meningkatnya produksi sawit dari kebun yang mulai memasuki masa panen.

Meski demikian, Acui mengingatkan perlunya menjaga stabilitas pertumbuhan hingga akhir tahun.

“Kita harus menjaga agar pertumbuhan kuartal berikutnya tidak menurun drastis, mengingat ada potensi fluktuasi harga komoditas,” katanya.

Ia juga mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM, pariwisata, industri kreatif, serta hilirisasi produk turunan CPO seperti minyak goreng dan biodiesel.

Selain itu, pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian, termasuk kesejahteraan petani sawit dan pekerja tambang.

“Infrastruktur jalan dari sentra produksi ke Pelabuhan Kijing juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” katanya, menegaskan.

Acui menilai capaian 6,14 persen merupakan awal yang baik, namun konsistensi pertumbuhan di atas 6 persen hingga akhir tahun menjadi target bersama.

“Kalbar baru menang satu babak, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pertumbuhan sepanjang 2026,” katanya.

Baca juga: BI–TNI AL Gelar ERB 2026 Jangkau Pulau 3T Kalbar