RRI.CO.ID, Pontianak : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Lanang Dwi Kurniawan, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta. Kunjungan ini berfokus pada penguatan pendampingan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Desa/Kelurahan se-Kalimantan Barat, sebagai bagian dari amanat perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Kamis (16/4).

Dalam pertemuan bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Penyuluhan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, Lanang memaparkan capaian yang telah diraih Kanwil Kemenkum Kalbar, antara lain pelaksanaan Pelatihan Paralegal Tahun 2025 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum, serta pembinaan dan pendampingan kepada paralegal dalam pengisian laporan kegiatan layanan hukum di Posbankum Desa/Kelurahan.

Merespons paparan tersebut, Constantinus Kristomo memberikan arahan agar kegiatan pendampingan dan pembinaan Posbankum di wilayah terus ditingkatkan demi terwujudnya perluasan akses keadilan yang merata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan Posbankum di tingkat desa merupakan salah satu prioritas utama Kemenkum Kalbar dalam memastikan keadilan tidak hanya hadir di kota, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok wilayah.

"Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, bukan hak mereka yang tinggal dekat dengan fasilitas hukum. Melalui Posbankum Desa dan pemberdayaan paralegal, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi dengan BPHN Pusat ini memperkuat langkah kami agar pendampingan yang kami lakukan semakin terstruktur dan berdampak nyata," ujar Jonny.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat bersama Pemberi Bantuan Hukum di wilayah akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat.