Lasarus dan Agus Sudarmansyah Kritik Data BPS Tidak Sesuai Kondisi di Lapangan

  • 24 Agt 2026 15:48 WIB
  •  Pontianak

RRI.CO.ID, Kubu Raya - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar Agus Sudarmansyah menyampaikan kritik terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat yang menyampaikan data pelayanan air bersih di Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan data dari Kementerian PU.

"Data yang disajikan BPS ini cenderung asal-asalan dan asal jadi di belakang meja saja dan tidak mengecek langsung seperti apa kondisi di lapangan. Saya contohkan, Berdasarkan data BPS, masyarakat Kubu Raya yang terlayani air bersih itu mencapai 95,8 persen, sementara data dari Kementerian PU hanya 20,7 persen.

"Adanya perbedaan data ini, tentunya tidak ada sinkronisasi data BPS dengan data Kementerian PU. Jika data dari BPS yang jumlah masyarakat yang terlayani 95,8 persen ini kami gunakan sebagai acuan, tentunya kami tidak perlu lagi membangun IPA di Kubu Raya ini, karena tugas Komisi V DPR RI ini luas melayani seluruh wilayah di Indonesia," kata Lasarus usai Ground Breaking pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) 2 X 50 liter perdetik (LPS) di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin, 24 Agustus 2026 pagi.

Lasarus menjelaskan, dirinya tetap menggunakan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan dalam hal ini Kementerian PU yang memiliki data teknis terkait berapa jumlah satuan sambungan air bersih di Kalbar.

"Dalam hal ini mengacu pada data rill di lapangan dan tidak menggunakan data BPS. Kami meminta kepada BPS segera memperbaiki datanya, karena jika data BPS ini kami gunakan, tentunya kebijakan yang kami lakukan juga salah. Karena keputusan yang benar berdasarkan data yang benar juga," ujar Lasarus, menegaskan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah menilai, data yang disajikan BPS banyak ditemukan kejanggalan, karena banyak data dan fakta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini tidak hanya data berapa jumlah masyarakat Kubu Raya yang terlayani air bersih, tetapi juga data-data yang lainnya.

"Saya menilai dengan adanya ketidaksesuaikan data dari BPS ini, tentunya akan menyulitkan pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan pembangunan. Karena jika datanya salah, maka pembangunannya juga terkendala," ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya ini.

Agus juga meminta kepada BPS segera lakukan evaluasi dan perlu dikontrol masyarakat, jangan sampai anggaran yang digunakan habis, tapi data yang disajikan asal-asal dan tidak akurat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....