RRI.CO.ID, Pontianak - Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi dan Refleksi: Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM" di Harris Hotel Pontianak pada Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merawat komitmen bersama untuk mendorong arah pembangunan yang lebih berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia.

Forum ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, lembaga negara dan independen, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan Barat (Kalbar). Diskusi tersebut dirancang sebagai ruang bertukar gagasan yang produktif guna merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM harus terus diperkuat dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan. Ia menilai pendekatan ini sangat relevan mengingat kompleksitas sosial, geografis, dan budaya Kalbar yang membutuhkan perhatian khusus dalam setiap proses pembangunan.

Dalam sesi pemaparan materi, Dr. Purwanto mengangkat sejumlah isu krusial, seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, layanan kesehatan di kawasan perbatasan, hingga persoalan lingkungan hidup. Ia menekankan pentingnya kehadiran kebijakan yang mampu menjamin keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Irwan Lahnisafitra dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalbar memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan. Ia juga memperkenalkan inovasi program Desa SAKTI (Desa Bebas Angka Tidak Sekolah) sebagai upaya strategis memperluas akses pendidikan melalui pendekatan terpadu.

Melalui forum ini, Komnas HAM Kalbar kembali menegaskan perannya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi, pengkajian, pemantauan, serta mediasi. FGD ini diharapkan menjadi titik temu penguatan sinergi lintas sektor agar pembangunan di Kalbar semakin inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Forum diskusi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga demi terciptanya kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Seluruh elemen masyarakat juga diajak berperan aktif mengawal implementasi hak asasi manusia guna mewujudkan keadilan sosial bagi warga.

Baca juga: Aksi Hari HAM Soroti Ketimpangan Lahan dan Pekerjaan