KBRN, Pontianak: Bank Indonesia mencatat Pemberdayaan UMKM terbukti berperan penting dalam perekonomian nasional. Dari serapan tenaga kerja UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 97 persen. Bahkan UMKM di Indonesia selama ini memberikan kontribusi yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kontribusi UMKM di Indonesia mencapai 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara kontribusi UMKM di negara ASEAN dan 9 negara lainnya hanya memberikan kontribusi kurang lebih 40,5 persen terhadap PDB.

“Kontribusi Indonesia ini cukup penting dalam ekspor yaitu 14,4 persen, kita melihat dan meyakini bahwa UMKM ini memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, terbukti dari kemampuan UMKM dalam menjaga dan menopang perekonomian nasional pada saat krisis dan pada saat Covid kita melihat bagaimana UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta saat menghadiri Puncak Saprahan Khatulistiwa di taman Alun Kapuas Pontianak, Selasa (11/2/2025).

Namun, harus disadari pengembangan UMKM ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, di antaranya terbatasnya akses pembiayaan, kesiapan UMKM dalam menghadapi digitalisasi serta akses pemasaran yang masih tetap.

“Kami di Bank Indonesia menyadarai bahwa UMKM penting terhadap perekonomian nasional, sehingga BI melalui 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bahkan di Kantor Pusat kami punya satu Departemen khusus yang menangani UMKM, kami menjalankan sejumlah program pengembangan UMKM, dimana pengembangan UMKM dilakukan selaras dengan bidang Bank Indonesia dan sejalan dengan visi misi dan juga program strategis Bank Indonesia,” katanya.

Program strategis tersebut difokuskan pada beberapa hal, di antaranya pendukung pengendalian inflasi, khususnya Inflasi Volatile Food, mendorong UMKM potensi ekspor dan juga mendukung pariwisata untuk mendukung penuh dengan devisit transaksi berjalan serta meningkatkan akses keuangan UMKM dalam mendukung stabilitas siostem keuangan.

“Kami berpikir bagaimana membantu UMKM ini dapat naik kelas, jadi bisa memiliki laporan keuangan, bisa melakukan system pembayaran secara digital, sehingga semua transaksi yang dilakukan oleh UMKM ini terekan dan dia akan membantu UMKM mendapatkan akses,” ujar Filianingsih Hendarta.

Terlihatpeningkatan akses keuangan ini dapat ditempuh melalui ekosistem pembayaran digital khususnya melalui QRIS, kerena melalui QRIS ini merupakan pintu masuk, entry point yang paling mudah bagi UMKM untuk masuk system ekonomi keuangan digital.

Oleh karenanya melalui saprahan Khatulistiwa 2025, Filianingsih mengharapkan dapat mengakselerasi perputaran produk perekonomian daerah secara inklusif melalui pengembangan sector UMKM dan pariwisata, meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pariwisata.

“Kami berharap program ini dapat berkalanjutan dan dapat memberikan pelajaran berbagai generasi muda bagaimana menyongsong masa depan dengan tetap menghargai dan merawat warisan budaya dan alam yang dimiliki daerah masing-masing,” ucapnya.