KBRN, Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatatkan prestasi pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Pemprov Kalbar meraih kualifikasi Informatif dengan nilai tertinggi se-Kalimantan pada kategori pemerintah provinsi.

Capaian tersebut diumumkan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (15/12/2025). Prestasi ini menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, secara nasional KI Pusat masih menemukan banyak Badan Publik yang belum patuh terhadap ketentuan keterbukaan informasi. Dari total 387 Badan Publik peserta Monev 2025, sebanyak 121 Badan Publik ditetapkan masuk kategori Tidak Informatif dan 34 Badan Publik berkualifikasi Kurang Informatif.

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menegaskan bahwa hasil Monev harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan Badan Publik.

“Keterbukaan informasi adalah mandat undang-undang. Badan Publik yang tidak informatif atau tidak berpartisipasi dalam Monev menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik,” ujarnya.

Pada kategori pemerintah provinsi, KI Pusat mencatat Pemerintah Provinsi Gorontalo masuk kualifikasi Tidak Informatif. Selain itu, terdapat sejumlah pemerintah provinsi yang dinilai tidak kooperatif karena tidak melakukan registrasi atau tidak mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ), yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Handoko Agung Saputro menegaskan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan instrumen untuk mengukur komitmen Badan Publik dalam membangun transparansi.

“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar penilaian administratif, tetapi cermin komitmen Badan Publik dalam membangun transparansi dan akuntabilitas,” katanya, menegaskan.

Baca juga: KI Kalbar Alami Peningkatan Signifikan pada Monev 2025