Bupati Sujiwo Tegaskan Keselamatan Rakyat Jadi Hukum Tertinggi

RRI CO.ID, Kubu Raya - Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan pemerintah daerah akan memprioritaskan penanganan infrastruktur serta dampak kebakaran lahan dan kekeringan dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikannya saat ditemui seusai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai RAPBD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Selasa, 1 September 2026.

Sujiwo menjelaskan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan normatif pembahasan RAPBD Perubahan. Setelah jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga nantinya memasuki tahap pendapat akhir fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Ini normatif, proses untuk menuju perda. Pengantar nota keuangan dijawab dengan pandangan umum, kemudian dijawab dengan jawaban Bupati. Nanti dibahas antara Banggar bersama TAPD, kemudian ada pendapat akhir. Kalau fraksi-fraksi menyetujui, rancangan tersebut akan disahkan menjadi Perda APBD Perubahan," jelasnya.

Dalam pembahasan tersebut, Sujiwo mengatakan dua hal yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur serta penanganan kebakaran lahan dan dampak kekeringan yang saat ini dirasakan masyarakat.

Menurutnya, kondisi kekeringan telah menimbulkan berbagai persoalan, terutama keterbatasan air minum dan air bersih. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap masyarakat maupun para relawan yang berada di lapangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Penanganan kebakaran lahan dan dampak bencana kekeringan ini luar biasa. Ada residunya, misalnya kekurangan air minum, kekurangan air bersih, bagaimana menjaga stamina para relawan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti di perubahan kita akan atensi," ujarnya.

Sujiwo mengakui penganggaran untuk penanganan kondisi tersebut selama ini masih terbatas. Namun, pemerintah daerah berupaya menutup kebutuhan penanganan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang turut memberikan bantuan.

Saat ini, kata dia, pemerintah daerah tengah menyiapkan skema penyediaan dan distribusi air minum serta air bersih di sembilan kecamatan yang terdampak.

"Selama ini memang kita sangat minim untuk penganggaran. Mohon maaf, ini bagian dari kita kecolongan. Tetapi sebagian kita tutupi dengan menggandeng para pihak. Banyak orang-orang baik yang membantu," ungkapnya.

Ia menyebut pendistribusian air bersih tidak sederhana karena harus mempertimbangkan akses kendaraan tangki menuju lokasi. Untuk wilayah yang sulit dijangkau kendaraan, pemerintah akan menyiapkan alternatif seperti sumur bor dan sarana penyediaan air lainnya.

"Karena pendistribusian air ini barang cair, aksesnya harus bisa masuk mobil tangki. Yang tidak bisa masuk mobil tangki, solusinya sumur bor atau mungkin kita siapkan juga dengan pompa dan lain sebagainya," jelas Sujiwo.

Sejumlah sumber air juga telah diidentifikasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Di antaranya sumber air di dua titik di Kecamatan Sungai Ambawang, wilayah Bemban dan Bemban Timur di Kecamatan Kubu, Bukit Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, serta sumber air di wilayah Ambawang Gunung.

Air tersebut nantinya akan didistribusikan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan, dengan mempertimbangkan jarak dan akses dari sumber air terdekat.

Sujiwo menegaskan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bergerak cepat dan serius menangani persoalan tersebut. Ia menyebut di sejumlah desa dan kecamatan, masyarakat mulai kesulitan memperoleh air minum dan air bersih, bahkan pasokan air untuk kebutuhan isi ulang galon juga mengalami keterbatasan.

"Di beberapa desa dan kecamatan masyarakat sudah susah mendapatkan air minum, susah mendapatkan air bersih. Mereka mau pesan galon saja sudah tidak ada, karena sumber bakunya untuk mengisi galon juga sudah tidak ada," katanya.

Atas kondisi tersebut, Sujiwo kembali menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan melakukan penanganan di lapangan.

"Keselamatan rakyat itu adalah nomor satu. Solus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat itu adalah segalanya, keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi," tegasnya.

Ia meminta seluruh jajaran tidak lamban dalam mengambil tindakan ketika masyarakat berada dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Menurutnya, persoalan administrasi dan aturan tetap harus diperhatikan, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam situasi darurat.

"Pesan moralnya, keselamatan rakyat itu harus diutamakan. Orang sudah megap-megap mau pingsan, kita masih mau mencari pasal-pasalnya bagaimana menangani. Jangan sampai orang keburu meninggal," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya yang selama ini memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan serta penanganan kondisi yang dihadapi masyarakat.

(DiskominfoKKR/IKP)