Hadapi Eskalasi Karhutla, Wabup Sukiryanto Minta Pemetaan Lahan Diperkuat

RRI.CO.ID, Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto bersama Forkopimda, BMKG, BPBD Kubu Raya, serta sejumlah perangkat daerah terkait di Ruang Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Sukiryanto meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan setiap potensi karhutla dapat ditangani secara cepat. Ia juga menyoroti perlunya pemetaan terhadap wilayah perkebunan dan lahan di sekitar perusahaan guna mengetahui potensi kerawanan kebakaran.

Sukiryanto menyebut terdapat sekitar 27 perusahaan sawit di Kabupaten Kubu Raya. Karena itu, ia meminta BPBD Kubu Raya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pemetaan untuk mengetahui lokasi IUP maupun HGU serta lahan kosong yang berada di sekitar kawasan perusahaan.

“Kita kan ada kurang lebih 27 perusahaan sawit di Kubu Raya. Tentu BPN akan tahu di mana IUP atau HGU yang potensi kanan, kiri, belakang, depannya itu masih tanah kosong. Ini yang perlu kita petakan,” ujar Sukiryanto.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan dukungan operasional bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur lainnya di lapangan.

Menurutnya, kondisi darurat membutuhkan kesiapan anggaran dan sarana pendukung agar petugas dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran. Karena itu, data kebutuhan operasional di lapangan harus segera dipastikan dan dilaporkan secara jelas.

“Namanya darurat, minimal anggarannya harus sudah standby. Jangan sampai teman-teman di lapangan berharap semuanya terakomodasi, sementara barangnya belum ada. Itu yang perlu diperjelas supaya tidak menjadi rancu,” tegasnya.

Sukiryanto juga meminta BPBD Kubu Raya segera menginventarisasi berbagai kekurangan dalam penanganan karhutla dan melaporkannya kepada Bupati Kubu Raya untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap unsur harus saling mengisi agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal.

Ia menilai kondisi karhutla di Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius karena Kubu Raya berpotensi masuk dalam daerah dengan eskalasi kebakaran yang tinggi. Terlebih, dukungan sarana seperti sumur bor masih terbatas sehingga perlu dikaji kembali berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kalau dibiarkan seperti ini, risikonya besar. Bantuan dari luar, termasuk dari pusat, tentu terbatas. Ini yang perlu kita kaji bersama,” katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kubu Raya mendorong seluruh unsur terkait untuk memperkuat sinergi, memperjelas kebutuhan di lapangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan agar potensi karhutla dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin. (DiskominfoKKR/IKP)