Karhutla dan Kualitas Udara Jadi Bahasan Rapat Kerja Gubernur

RRI.CO.ID, Kubu Raya – Kondisi kualitas udara dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 8 September 2026.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto bersama Sekda Yusran Anizam turut menghadiri rapat tersebut bersama kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi daerah, termasuk kondisi kualitas udara akibat karhutla.

Ria Norsan mengatakan rapat kerja tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawal berbagai program pemerintah pusat di daerah. Namun, di tengah pelaksanaan program tersebut, persoalan kualitas udara dan karhutla dinilai membutuhkan perhatian serius.

Berdasarkan data per 5 September 2026 yang disampaikan Gubernur, terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dengan kualitas udara yang masuk kategori berbahaya. Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu wilayah dengan kondisi paling mengkhawatirkan, dengan konsentrasi partikulat PM2,5 mencapai angka 746.

"Untuk kualitas udara, berdasarkan data per 5 September 2026, ada wilayah yang masuk kategori berbahaya. Kubu Raya mencapai angka PM2,5 sebesar 746. Ini sudah sangat berbahaya," kata Ria Norsan.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak kabut asap, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Kami menyarankan masyarakat kalau keluar rumah menggunakan masker agar terhindar dari gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya," ujarnya.

Selain Kubu Raya, Gubernur menyebut Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak juga mengalami kualitas udara dalam kategori merah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat serta arah pergerakan angin yang membawa asap ke wilayah lain.

Ria Norsan juga memaparkan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Hingga 5 September 2026, tercatat sebanyak 774 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat.

Menurutnya, karhutla masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan yang terindikasi terbakar mencapai sekitar 38.310 hektare. Namun, berkat upaya penanganan bersama, area yang masih terbakar disebut telah berkurang menjadi sekitar 200 hektare.

"Alhamdulillah, dari sekitar 38 ribu hektare yang terbakar, sekarang tinggal kurang lebih 200 hektare yang masih terbakar. Ini berkat kerja keras dan kekompakan kita bersama," ungkapnya.

Penanganan karhutla tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur mengatakan jumlah titik api juga mengalami penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya. Dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, jumlahnya kini disebut berada pada kisaran ratusan titik.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah meluas. Langkah pencegahan harus disiapkan lebih awal, terutama menjelang musim kemarau dan potensi fenomena El Nino.

"Yang perlu kita pikirkan bersama adalah pencegahan sebelum musim kemarau dan datangnya El Nino. Kalau pencegahan dilakukan lebih dini, tentu kebakaran sebesar sekarang ini bisa kita antisipasi," katanya.

Ria Norsan juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk tetap memperhatikan dampak karhutla terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kondisi cuaca yang tidak menentu serta potensi kemarau panjang dikhawatirkan dapat mengganggu produktivitas pertanian dan menyebabkan gagal panen.

Selain membahas karhutla, dalam rapat kerja tersebut Gubernur juga menyampaikan sejumlah program pemerintah pusat yang perlu ditindaklanjuti di daerah, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah, kampung nelayan, serta program ketahanan pangan.

Terkait ketahanan pangan, Ria Norsan menekankan pentingnya menjaga produksi pertanian agar kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Barat dapat terpenuhi. Sejumlah daerah telah mengalami surplus beras, sementara beberapa wilayah pedalaman masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, terutama menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan dampaknya terhadap sektor pertanian.

Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, baik dalam menangani persoalan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat maupun dalam memastikan program-program prioritas pemerintah dapat berjalan secara optimal di Kalimantan Barat.

(DiskominfoKKR/IKP)