RRI.CO.ID, Pontianak — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengajak masyarakat Muslim untuk menyambut positif wacana pemerintah terkait penerapan war tiket haji sebagai solusi mengurai panjangnya daftar tunggu.

Kamaludin menjelaskan, meski masih dalam tahap wacana, mekanisme war tiket haji nantinya akan diatur secara resmi oleh pemerintah bersama DPR. Ia menegaskan, pelaksanaannya tidak akan berlangsung seperti pasar bebas, melainkan tetap terstruktur dan memiliki regulasi yang jelas.

“Jika diterapkan, sistemnya akan diatur pemerintah dan DPR, bukan seperti pasar bebas,” ujarnya, Jum'at, 17 April 2026.

Ia juga memastikan bahwa skema war tiket haji tidak akan menggunakan kuota haji reguler, kuota tambahan, maupun kuota khusus yang selama ini telah berjalan.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk membantu mengurai masa tunggu haji yang cukup panjang, khususnya di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kepala Kemenhaj Kota Pontianak, Muslimin, mengungkapkan pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih jauh terkait wacana tersebut.

Menurutnya, jika sistem dan mekanisme telah dibangun secara jelas oleh pemerintah, maka pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kalau sistemnya sudah jelas, tentu akan kami sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.