RRI.CO.ID, Pontianak - Di tengah tekanan ekonomi global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat justru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76 persen dari target, meningkat 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut sejalan dengan membaiknya indikator ekonomi daerah. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 6,14 persen secara tahunan, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,97 persen, disertai Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 176,87 yang menjadi tertinggi di Pulau Kalimantan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan kinerja APBN tetap terjaga karena didukung kondisi ekonomi daerah yang cukup tangguh di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, penerimaan negara masih didominasi sektor perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun atau tumbuh 27,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 44,67 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp667,45 miliar.

Rahmat menegaskan, keberhasilan APBN tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kualitas belanja negara yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya saaat Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat, Kamis, 23 Juli 2026.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Barat mencapai Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu. Dana tersebut digunakan untuk mendukung belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah yang menopang berbagai program pelayanan publik.

Selain pembangunan infrastruktur, APBN juga menopang sektor pendidikan dan pembangunan desa. Dana BOS telah disalurkan kepada lebih dari 1,09 juta siswa di 7.821 sekolah, sementara Dana Desa telah mengalir ke lebih dari dua ribu desa di Kalimantan Barat. Pemerintah berharap sinergi APBN dan APBD terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.