KBRN, Pontianak: Realisasi pendapatan APBN Regional Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2024 mencapai Rp13.193,29 miliar atau 104,89% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu realisasi Belanja APBN Regional Kalbar adalah sebesar Rp32.565,43 miliar (97,24% dari pagu) dengan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11.936,61 miliar atau (95,38% dari pagu) dan transfer ke daerah sebesar Rp20.628,82 miliar (98,35% dari pagu).

Pada sisi pendapatan, penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 101,01% dan tumbuh positif sebesar 5,32% secara secara year on year.

"Penerimaan pajak masih didominasi oleh PPN dan PPh dengan restitusi pajak terdiri dari PPh sebesar Rp6,21 miliar, PPN sebesar Rp938,9 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp5,27 miliar," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalbar, Tetik Fajar Ruwandari, Kamis (24/1/2925).

Sementara itu penerimaan bea dan cukai terealisasi sebesar Rp456,90 miliar atau sebesar 103,46% dari target yang telah ditetapkan. "Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan tarif CPO yang menunjukkan tren fluktuatif," ujarnya.

Namun, pada semester II tahun 2024, tarif CPO mencatat peningkatan yang signifikan, dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2024 yang berada pada kolom tarif 9 sebagai capaian tertinggi.

"Peningkatan ini tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan Bea Cukai di Kalimantan Barat," katanya.

Lebih lanjut, Tetik menjelaskan untuk pos PNBP, tiga Kementerian/Lembaga yang memiliki kontribusi realisasi PNBP terbesar adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta Kementerian Pertahanan. Sedangkan jika dilihat dari sisi akun, kontribusi PNBP terbesar secara berturut turut adalah jasa pelayanan pendidikan; jasa pelayanan rumah sakit; dan pendapatan paspor.

Pada sisi belanja, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan growth masing-masing sebesar 11,17% dan 33,79% setelah mengelami perkembangan stagnan selama tahun 2021-2023.

Peran APBN di bidang pendidikan di Kalbar semakin nyata dirasakan manfaatnya dengan disalurkannya program Indonesia pintar (PIP) kepada 976 siswa, kartu Indonesia pintar (KIP) kepada 1.178 mahasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 2.259.992 siswa, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) kepada 186.214 siswa, bantuan operasional pendidikan (BOP) kesetaraan kepada 27.632 siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) kepada 7 lembaga.

"Hingga akhir tahun 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp4,31 triliun, yang disalurkan kepada 60.950 debitur," ucapnya.

Kabupaten Ketapang mencatat penyaluran terbesar dengan total Rp558,10 miliar. Sektor yang mendominasi penggunaan KUR adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyaluran KUR tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,97% secara year-on-year. Sementara itu, pembiayaan UMi di Kalbar sepanjang 2024 terealisasi sebesar Rp118,64 miliar dan disalurkan kepada 26.063 debitur.

Sebagian besar penerima pembiayaan UMi memanfaatkan skema kelompok untuk mengakses pendanaan. Realisasi tertinggi terjadi di Kota Pontianak, mencapai Rp16,74 miliar, sedangkan realisasi terendah tercatat di Kabupaten Kayong Utara dengan penyaluran Rp96,29 juta.

"Penyaluran UMi didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencerminkan peran penting sektor ini dalam mendorong ekonomi masyarakat," katanya.