KBRN, Bandung: Di tengah dinamika resiko global perekonomian, di wilayah Jawa Barat tetap terjaga baik. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi terkendali yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III 2024 sebesar 4,91 persen.

Melalui Mozaik Indonesia PRO 1 RRI Bandung Jumat (27/12/2024) pukul 15.00-16.00 WIB. bersama Ferry Hadiyanto, Local Expert Ekonomi dan Fiskal Kementrian Keuangan Jawa Barat dan Maria Imaculata Sri Nuryati, Kepala Bidang PPA II, Kanwil DjPb Provinsi Jawa Barat.

Realisasi di Bulan November 2024 lebih tinggi dibanding realisasi bulan November 2023, secara kumulatif total realisasi s/d 30 November 2024 sebesar Rp. 70,96 triliun atau mencapai 95,9 persen dari pagu, tumbuh 12,47 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Hal ini didorong selain karena penambahan total pagu TKD, juga karena percepatan penyaluran pada DAK non Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal pada tahun 2024.

Semua jenis TKD tumbuh positif dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp. 37,85 triliun yang di dominasi oleh DAU yang tak ditentukan penggunaannya (Block Grant). Sedangkan secara persentase, realisasi pertumbuhan tertinggi pada dana Insentif fiskal yang tumbuh 72,1 persen. Semua Pemda telah menyalurkan TKD dengan persentase lebih dari 93 persen. Penyaluran tertinggi pada Kota Depok 97,7 persen, dan yang terendah di Kabuapten Bandung 93,6 persen.

Sebagai kesimpulan, hingga 30 November 2024, kinerja APBN melanjutkan tren positif, realisasi penerimaan dan belanja positif, disertai realisasi PNBP yang telah melampaui target. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah yang dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan trump dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domesti di kuartal 4 tahun 2024 diproyeksikan tetap terjaga kuat, yang didukung konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali. Pemerintah harus mengoptimalkan peran APBN dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas Pemerintahan baru, kinerja APBN di penghujung 2024 menjadi pondasi untuk APBN 2025.