RRI.CO.ID – Pontianak: Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Glorio Sanen menilai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah secara langsung tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kedaulatan rakyat sehingga dialihkan untuk dipilih DPRD. Menurut Glorio, tingginya biaya Pilkada perlu dilihat secara lebih objektif. Ia menilai, mahalnya pelaksanaan bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari biaya kampanye, biaya penyelenggaraan, hingga persoalan mahar politik.

“Kita harus refleksi, sebenarnya yang dimaksud mahal itu apa. Apakah penyelenggaraannya, kampanyenya, atau justru mahar politiknya yang mahal,” kata Glorio saat menjadi narasumber Pontianak Menyapa Pro1 RRI Pontianak, Senin (12/1/2026).

Glorio Sanen menegaskan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan syarat minimal pengusungan pasangan calon yang kini dinilai lebih mudah dibanding sebelumnya. Jika dulu harus memenuhi minimal 20 persen dukungan kursi DPRD, kini mekanisme perhitungannya dianggap lebih sederhana dan mudah.

“Kalau masih ada money politics atau biaya tinggi, bukan kedaulatan rakyat yang harus diambil. Yang harus kita perbaiki adalah tata cara pelaksanaan pilkadanya,” ucap Glorio, menegaskan.

Glorio menilai, perbaikan regulasi dan pengawasan menjadi kunci agar Pilkada tetap berjalan demokratis, jujur, dan berkeadilan tanpa mengorbankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Baca juga : PDIP Kalbar Tegas Tolak Pilkada Dipilih DPRD