KBRN, Pontianak: Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui KPPN Wilayah I Pontianak menggelar Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER - 17/PB/2025, Selasa (21/10/2025). Sosialisasi ini mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025.

Kepala Kanwil DJPb Kalbar Rahmat Mulyono mengaku seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi ini pasti sudah lama menjadi pejabat perbendaharaan bahkan bukan hal pertama dalam mengelola APBN termasuk di Kemenkeu.

Dia pun menilai peserta sudah bisa memperhatikan resiko yang pernah ada dalam mengelola keuangan atau dulu sudah pernah dihadapi yang muncul di akhir tahun anggaran.

"Pasti setiap tahun harus melihat kelengkapan dokumen pembayaran dan kepatuhan norma yang ada mulai dari kapan kontrak harus disampaikan, belanja pegawai hingga belanja modal," katanya.

Menurut Rahmat pasti ada potensi pekerjaan yang tidak selesai akhir tahun anggaran apalagi dengan cuaca saat ini relatif bisa hujan maupun cerah dan panas.

Dengan komitmen bersama dan inovasi SP2D KPPN, Rahmat berharap penumpukan Surat Perintah Membayar (SPM) bisa terurai termasuk dengan perbaikan oleh kepala satuan kerja.

Rahmat menegaskan hingga 16 Oktober 2025 kinerja realisasi anggaran di Kalbar rata rata 57% meliputi belanja pegawai 63%, barang dan modal 47% sehingga masih banyak ruang bagi seluruh satker untuk realisasi anggaran dengan sisa waktu 2,5 bulan hingga akhir tahun anggaran.

Baca juga: Pontianak Berikan Diskon Belanja Hingga Penghapusan Denda Pajak