LKPP Dorong Pelaku Usaha Inklusif Kalbar Tangkap Peluang Pengadaan Pemerintah

RRI.CO.ID, Pontianak – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat upaya perluasan akses pasar bagi pelaku usaha melalui penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tahun 2026 di Golden Tulip Pontianak, Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LKPP dalam mendorong pengadaan pemerintah yang lebih inklusif sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha agar mampu berpartisipasi dalam pasar pengadaan pemerintah.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah kini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pengadaan tidak lagi dipandang hanya sebagai proses administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pembangunan yang mampu menciptakan nilai manfaat ekonomi, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pengadaan tidak lagi dipandang hanya sebagai proses administratif untuk membelanjakan anggaran pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan yang mampu menciptakan nilai manfaat ekonomi, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Rahayu.

Berdasarkan data INAPROC per Juni 2026, nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional telah mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi sekitar Rp376,71 triliun diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi. Di sisi lain, transformasi digital melalui INAPROC dan Katalog Elektronik Versi 6 juga semakin membuka peluang bagi pelaku usaha. Hingga 1 Juni 2026, nilai transaksi melalui Katalog Elektronik Versi 6 telah mencapai Rp111,93 triliun.

Melalui kegiatan ini, LKPP memberikan penguatan kapasitas kepada 120 pelaku usaha inklusif yang terdiri atas 82 pelaku usaha perempuan, 12 pelaku usaha penyandang disabilitas, 15 pelaku usaha pemuda, serta 11 kelompok masyarakat binaan. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai peluang pasar pengadaan pemerintah, mekanisme menjadi penyedia, pemanfaatan sistem pengadaan digital, hingga kesiapan bergabung dalam Katalog Elektronik.

Pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada besarnya potensi ekonomi daerah dan peluang pasar pengadaan pemerintah yang terus berkembang. Berdasarkan data INAPROC, nilai RUP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 mencapai sekitar Rp2 triliun dengan 16.168 paket pengadaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mencatat capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 sebesar 85,06 dengan predikat Baik dan Level Kematangan 9, yang menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Rahayu menegaskan, LKPP tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga berupaya mendampingi pelaku usaha agar siap memanfaatkan peluang pasar pemerintah yang terus berkembang. “LKPP hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu membangun jembatan antara peluang pasar pemerintah dengan kesiapan pelaku usaha. Harapannya, semakin banyak pelaku usaha inklusif di Kalimantan Barat yang mampu meningkatkan kualitas usahanya, memperluas pasar, dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah,” katanya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), mitra pembangunan, dan pelaku usaha, LKPP berharap ekosistem pengadaan pemerintah semakin terbuka, inklusif, kompetitif, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Puteri Anak dan Remaja Kalbar 2026 Siap Melaju ke Nasional