Sekda Kalbar Apresiasi LKPP Tingkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Inklusif dalam PBJ

RRI.CO.ID, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dr. H. Harisson, M.Kes., mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tahun 2026 yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Kamis, 2 Juli 2026 di Golden Tulip Pontianak. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan pelaku usaha lokal sekaligus memperluas akses mereka terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Harisson menyampaikan apresiasi tersebut saat membuka secara resmi kegiatan yang diikuti oleh pelaku usaha inklusif di Kalbar. Ia menilai pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan partisipasi pelaku usaha.

"Saya mengapresiasi LKPP yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Program ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui peningkatan partisipasi mereka dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," ujar Harisson.

Ia menegaskan bahwa pelaku usaha perempuan, penyandang disabilitas, pelaku usaha muda, maupun kelompok usaha binaan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyedia dalam pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi faktor penting agar para pelaku usaha memahami mekanisme pengadaan, mampu memenuhi persyaratan sebagai penyedia, serta memanfaatkan berbagai platform digital yang telah disediakan pemerintah.

Harisson juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi, memperluas jejaring, dan membuka peluang usaha yang lebih besar melalui PBJP. "Saya berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi, memperluas jejaring, dan menggali peluang usaha melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan menciptakan ekosistem pengadaan yang semakin inklusif, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," katanya.

Selain dihadiri oleh Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Prasto Trisjati, S.ST.PMN., beserta jajaran PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM). Kehadiran PNM semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro dan kelompok usaha inklusif melalui pembiayaan, pendampingan, serta pengembangan kapasitas usaha. Melalui kolaborasi antara LKPP, Pemerintah Provinsi Kalbar, dan PNM, diharapkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang mampu berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.

Baca juga: LKPP Dorong Pelaku Usaha Inklusif Kalbar Tangkap Peluang Pengadaan Pemerintah