RRI.CO.ID, Pontianak - Sejauh mana suara mahasiswa benar-benar didengar dalam proses pengambilan kebijakan publik? Pertanyaan itu, dibahas dalam program NGOBRAS (Ngobrol Bareng Komunitas) yang disiarkan RRI Pro 1 Pontianak, Jumat malam, 30 Januari 2026.

Mengusung tema “Dari Gerakan ke Kebijakan: Seberapa Didengar Suara Mahasiswa?”, dialog tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kalimantan Barat, Syayid Zaki Alfaridzi, yang akrab disapa Faris. Acara dipandu penyiar Andre dan mengulas dinamika peran mahasiswa dalam mengawal isu-isu kebijakan publik.

Faris menegaskan, mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari peran historisnya sebagai agen perubahan. Menurutnya, selain menjalankan tridarma perguruan tinggi, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyambung lidah masyarakat terhadap pemerintah.

“Mahasiswa itu adalah lidah masyarakat. Kita mengawal isu-isu yang meresahkan, baik kebijakan maupun dampaknya, agar tidak luput dari perhatian pemerintah,” ujar Faris.

Ia menjelaskan, isu kebijakan sejatinya bersentuhan langsung dengan semua bidang keilmuan mahasiswa, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga kehidupan sehari-hari. Karena itu, Faris menilai kesadaran politik mahasiswa menjadi hal penting, tidak hanya bagi mereka yang berlatar belakang ilmu sosial atau hukum.

“Kebijakan itu masuk ke semua ranah. Harga kebutuhan, pajak, pendidikan, kesehatan, semua diatur kebijakan. Jadi mahasiswa harus melek, tidak bisa apatis,” katanya.

Dalam menggerakkan mahasiswa, BEM SI Kalimantan Barat mengedepankan pendekatan dialog dan diskusi. Konsolidasi internal menjadi tahapan penting sebelum menyampaikan aspirasi ke ruang publik, termasuk saat melakukan aksi demonstrasi.

“Sebelum turun ke lapangan, kita kaji dulu secara akademik. Apa yang disuarakan harus dipahami, berbasis data, supaya tidak kosong dan tidak asal bunyi,” ucap Faris.

Menjawab stigma soal aksi mahasiswa yang kerap dianggap tidak didengar, Faris menilai proses tetap menjadi hal utama. Ia menegaskan, mahasiswa tidak boleh diam meskipun hasil kebijakan belum selalu sesuai harapan.

“Yang penting kita bergerak dulu dan percaya pada proses. Mahasiswa itu agent of change, moral force, dan agent of control dalam demokrasi,” katanya menegaskan.

Selain aksi, BEM Kalimantan Barat juga menjalankan berbagai program kemasyarakatan, seperti dialog publik, penguatan soft skill mahasiswa, hingga kegiatan kemanusiaan, termasuk penggalangan donasi untuk korban bencana di sejumlah daerah.

Ke depan, Faris menyebut mahasiswa Kalimantan Barat akan terus mengawal isu strategis daerah, salah satunya dana bagi hasil sumber daya alam yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi Kalbar kepada pemerintah pusat.

“Kalimantan Barat kaya sumber daya alam, tapi dana bagi hasilnya belum adil. Dampaknya terlihat pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini yang perlu terus kita suarakan,” pungkasnya.