RRI.CO.ID, Pontianak - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dan BEM PTNU Wilayah Kalbar mengadakan diskusi daerah mengangkat tema Makan Bergizi Gratis, Langkah nyata untuk negeri atau hanya sekadar opini di aula Universitas OSO, Pontianak pada Selasa, 2 Juni 2026.
Pada diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menghadirkan narasumber Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar Agus Kurniawi, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Yuliana, Ketua Komisi Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar, Pitalis Mawardi dan Kodam XII Tanjungpura yang diwakili Staf Ahli Pangdam XII/Tpr Bidang Ekonomi, Kolonel Inf Sunarto.
Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Barat, Meksi Kerol, menyatakan sikap mahasiswa terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan pemotongan anggaran sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Barat.
Meksi Kerol mengapresiasi program MBG sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), namun BEM Se-Kalimantan menegaskan perlu adanya evaluasi besar-besaran demi keberlangsungan program tersebut.
Meksi Kerol mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) di Kalimantan Barat memerlukan pembenahan serius dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini menyusul adanya sejumlah laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai kurang higienis hingga memicu kasus keracunan.
"Kami butuh evaluasi besar-besaran di tubuh BGN sendiri, karena sering terjadi kasus-kasus yang memang kurang baik di Kalimantan Barat terkait makanan yang kurang bersih, bahkan ada yang keracunan," ujar Meksi saat diwawancarai usai diskusi daerah.
Meksi Kerol menegaskan, bahwa mahasiswa akan terus mengawal keberlangsungan program MBG, baik melalui forum diskusi, media massa, maupun aksi turun ke jalan.
"Yang perlu kita perbaiki terkait gizi dan pencemaran lingkungannya. Itu wajib untuk kita selalu menyuarakan, ini memang hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa," tegasnya.
Selain menyoroti operasional BGN, BEM Se-Kalimantan juga memberikan masukan terhadap dampak penganggaran program MBG. Meksi menyayangkan adanya pemotongan anggaran pendidikan yang membuat sektor ini seolah bergeser dari skala prioritas.
Tidak hanya pendidikan, kebijakan pengetatan anggaran pada sektor kesehatan khususnya pemangkasan program BPJS Kesehatan gratis juga menjadi perhatian serius mahasiswa. Bagi wilayah Kalimantan Barat yang memiliki banyak daerah terpencil, keberadaan BPJS gratis dinilai sebagai instrumen yang sangat krusial.
"Kami di Kalimantan Barat ini kan daerah terpencil, beberapa kalangan masyarakat memang kurang secara finansial. Jadi kita butuh BPJS, itu memang wajib untuk diadakan," kata Meksi.
Meksi menegaskan bahwa mahasiswa tidak berniat menghentikan program MBG. Pihak BEM bersedia mendukung keberlanjutan program strategis ini dengan catatan pemerintah mau membuka diri terhadap masukan dan melakukan perbaikan mendasar.
| Baca juga: Komisi V DPRD Kalbar Pantau Pelaksanaan MBG |
"Program ini boleh saja terus berjalan dengan catatan ada evaluasi jangka besar, demi keberlanjutan citra BGN di Kalimantan Barat. Keinginan kami program MBG ini membuat progres yang lebih baik," ungkapnya.
Kepala Regional BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menyatakan bahwa diskusi daerah yang digelar bersama elemen mahasiswa, memberikan perspektif positif bagi jalannya program.
"Diskusi hari ini sesuatu yang benar-benar bagus ya. Kami mendapatkan masukan dari teman-teman mahasiswa dan BEM. Program MBG ini tidak bisa lepas dari peran mereka karena mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi agar pelaksanaannya di tempat kita menjadi lebih bagus," ujar Agus.
Selain pengawasan, Agus juga menaruh harapan besar agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, melainkan ikut ambil bagian secara produktif dalam ekosistem MBG, seperti dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang menyokong program ini.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....