RRI.CO.ID, Pontianak – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Fokus pengawasan saat ini tidak hanya tertuju pada pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan juga pada pemenuhan fasilitas pendidikan serta ketersediaan tenaga medis di daerah-daerah.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Yuliana, menyatakan bahwa pihaknya rutin turun ke lapangan guna memastikan kualitas program MBG yang diterima oleh siswa sekolah benar-benar sesuai standar mutu gizi yang diharapkan.
Dalam monitoring yang dilakukan di lapangan, Yuliana mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menerima aspirasi langsung dari pihak sekolah terkait porsi atau variasi menu makanan gratis yang dinilai masih kurang optimal.
"Kemarin itu ada beberapa sekolah juga yang memang menyampaikan ke kami, 'Bu, di sekolah kami ini menunya kurang, dan kira-kira dengan anggaran segini tidak bisakah diubah menunya?'" ungkap Yuliana saat diwawancarai usai acara diskusi daerah bersama mahasiswa dan BGN di Aula Universitas OSO pada Selasa 2 Juni 2026.
Merespons keluhan tersebut, Komisi V DPRD Kalbar menyarankan agar para sekolah tidak ragu untuk bersikap proaktif dan menjalin komunikasi intensif dengan pihak penyedia layanan gizi.
"Kami menyarankan kepada Kepala Sekolah, apabila memang penerimaan menu tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu harus menyampaikan langsung kepada Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi)-nya. Tujuannya agar menu bisa diubah sesuai yang diinginkan oleh seluruh siswa," pungkasnya.
Baca juga: Wilker KemenHAM Kalbar Monitoring SPPG di Pontianak
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....