DPRD Pekanbaru Tunggu Keterangan Bapenda Mengenai Realisasi PAD Rp1,3 Triliun

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Komisi II DPRD Kota Pekanbaru akan meminta penjelasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.

Langkah tersebut dilakukan karena hingga awal Agustus, DPRD belum memperoleh gambaran secara rinci mengenai realisasi pendapatan yang telah dihimpun pemerintah kota.

Pada tahun 2026, Pemko Pekanbaru melalui Bapenda mendapat target PAD sebesar Rp1,3 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi PAD tahun 2025 yang berada pada kisaran Rp1,2 triliun.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, mengatakan pihaknya membutuhkan data terbaru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah mengejar target tersebut hingga penghujung tahun.

"Ini perlu penjelasan langsung dari Bapenda, terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian masing-masing sektor pendapatan, pekan ini lah kita panggil hearing Bapenda. Kita ingin tahu sejauh mana realisasi PAD sampai hari ini. Termasuk juga kita hearing untuk R-APBD 2027" kata Zainal pada Minggu 9 Agustus 2026.

Menurutnya, laporan perkembangan PAD menjadi penting karena DPRD perlu mengukur apakah target pendapatan yang sudah ditetapkan masih berada pada jalur yang realistis untuk dicapai.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD akan meminta Bapenda memaparkan angka penerimaan secara terperinci, termasuk kontribusi dari masing-masing sumber PAD. Data itu nantinya akan menjadi dasar bagi legislatif untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor yang masih memiliki potensi untuk dioptimalkan.

Zainal menilai transparansi mengenai kondisi setiap sumber penerimaan sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan secara terbuka apabila terdapat sektor yang realisasinya masih tertinggal dari target maupun menghadapi hambatan dalam pemungutan.

Politisi senior Partai Gerindra itu menegaskan, pembahasan bersama diperlukan bukan semata untuk melihat kekurangan, tetapi juga menentukan langkah konkret apabila terdapat kendala dalam pencapaian target PAD. "Makanya kita bahas bersama dalam hearing, untuk mencari solusinya," sebut Zainal.

Komisi II juga akan melihat strategi Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan selama sisa tahun anggaran 2026. Hal tersebut menjadi penting mengingat pemerintah kota masih harus mengejar target PAD sebesar Rp1,3 triliun.

Menurut DPRD, evaluasi tidak cukup hanya melihat total penerimaan. Kontribusi masing-masing sektor perlu dibedah untuk mengetahui sumber pendapatan mana yang menunjukkan kinerja positif dan sektor mana yang masih perlu mendapatkan perhatian.

Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan rencana pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, APBD Kota Pekanbaru tahun 2026 telah disahkan sebesar Rp3,049 triliun pada 17 Januari 2026. Besaran APBD tersebut turun sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD murni tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp3,21 triliun.

Dengan kondisi tersebut, optimalisasi PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kemampuan fiskal Pemko Pekanbaru sekaligus membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. DPRD kini menunggu paparan Bapenda untuk mengetahui posisi riil penerimaan daerah hingga awal Agustus serta peluang tercapainya target Rp1,3 triliun sampai akhir 2026.