RRI.CO.ID, Pekanbaru : Pemerintah Provinsi Riau kembali menegaskan pentingnya pemanfaatan data statistik sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Helmi D, saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Senin 4 Mei 2026.

Dalam keterangannya, Helmi menilai data yang dirilis BPS memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, bukan sekadar agenda rutin bulanan.

“Data BPS menjadi rujukan utama bagi kami dalam membaca kondisi daerah, mengevaluasi capaian, serta menyusun kebijakan yang berbasis fakta,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh indikator statistik yang disajikan BPS menjadi alat penting dalam mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2025–2029.

Menurut Helmi, salah satu indikator yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah inflasi. Ia menilai inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka makro ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Pengendalian inflasi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi Riau pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,65 persen secara tahunan (year on year). Angka ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi pasokan, distribusi, serta pola konsumsi musiman.

Kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, tembakau, serta perumahan masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.

Meski demikian, Helmi memastikan kondisi inflasi di Riau masih berada dalam kategori terkendali dan sejalan dengan target nasional. Ia menyebut capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain inflasi, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) juga menjadi perhatian Pemprov Riau dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

“Data NTP menjadi dasar penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada petani,” katanya.

Ke depan, pemerintah akan mendorong kebijakan yang lebih spesifik berbasis komoditas unggulan dan wilayah, agar peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Tak hanya itu, sektor perdagangan dan pariwisata juga menjadi fokus perhatian melalui pemanfaatan data statistik. Menurut Helmi, data ekspor-impor dan kunjungan wisata dapat menjadi tolok ukur daya saing daerah.

“Dari data tersebut, kita bisa menyusun strategi untuk memperluas pasar, mendorong diversifikasi produk, serta mengembangkan sektor pariwisata,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan data BPS secara optimal sebagai dasar dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Data ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.