Kemenkum Sulteng Matangkan Persiapan Diskusi Kebijakan Pengesahan Koperasi

RRI.CO.ID, Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar rapat internal persiapan kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) melalui Diskusi Strategi Kebijakan (DSK). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kebangsaan, Kamis 1 Oktober 2026.

Rapat membahas kesiapan pelaksanaan DSK dengan topik “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.” Persiapan mencakup pemantapan materi, teknis pelaksanaan, koordinasi tim, serta kesiapan penyelenggaraan agar hasil analisis dapat disampaikan secara komprehensif.

Forum ini nantinya menjadi ruang untuk membahas implementasi dan dampak kebijakan pengesahan koperasi. Masukan juga akan dihimpun dari berbagai pihak sebagai bahan pengayaan analisis kebijakan di wilayah.

“DSK harus menjadi ruang yang mampu menghadirkan pembahasan berbasis data dan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, setiap substansi dan kesiapan teknis perlu dipastikan agar kegiatan berjalan efektif,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa hasil analisis kebijakan perlu dikembangkan menjadi masukan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih optimal. Dengan pendekatan partisipatif dari berbagai pihak pelaksana kebijakan, diharapkan berbagai kendala administratif yang kerap dihadapi di lapangan dapat dipetakan.

“Kita ingin hasil AIEK tidak berhenti pada analisis, tetapi dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif untuk memperkuat implementasi kebijakan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng memperkuat koordinasi internal untuk memastikan pelaksanaan DSK berjalan terarah dan partisipatif. Hasil diskusi strategis selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang berbasis kebutuhan serta kondisi di wilayah.