Pemkot Palu Bentuk Satgas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kota Palu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, hingga distribusi program di tingkat daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah instansi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar POM, Kementerian Agama, TNI, Kejaksaan, hingga perangkat daerah terkait lainnya.

Pembentukan satgas dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi Program MBG yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu, 16 September 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi Program Asta Cita Presiden yang sebelumnya digelar di Kabupaten Tojo Una-Una.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bappeda Kota Palu, Wahyuni Ponulele mengatakan, satgas dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama pelaksanaan Program MBG.

"Yang dilakukan adalah membangun koordinasi bersama dalam mengidentifikasi permasalahan MBG, menyediakan dan mengintegrasikan data serta informasi hasil monitoring yang nantinya menjadi dasar rekomendasi kebijakan," ucap Wahyuni.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya difokuskan pada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh rantai pelaksanaan program. Aspek yang akan dipantau antara lain penggunaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, kualitas dan porsi makanan, hingga pengelolaan sampah.

Selain itu, satgas juga akan melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan bahan pangan yang digunakan masih layak konsumsi dan sesuai dengan ketentuan. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah penggunaan bahan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa maupun berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

"Kita harus benar-benar fokus pada aspek aturan pangannya, supaya tidak ada makanan yang basi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan," ujarnya.

Wahyuni menjelaskan, hasil monitoring dari seluruh instansi akan dihimpun dan dianalisis secara terpadu. Selanjutnya, data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program apabila ditemukan kendala di lapangan.

Ia menambahkan, kegiatan monitoring lapangan akan dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan seluruh anggota satgas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kota Palu menargetkan pelaksanaan monitoring mulai berjalan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memastikan Program MBG terlaksana secara aman, tepat sasaran, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.